Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto, saat sambutan pada Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024/Rep
Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 berpotensi mengancam keamanan. Sebab itu Menko Polhukam Hadi Tjahjanto mengajak seluruh unsur untuk bersinergi.
Ajakan itu disampaikan Hadi saat menyampaikan sambutan pada Rakor Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 Wilayah Sumatera, digelar secara hybrid dari Sumatera Utara, Selasa (9/7).
Ia pun menjelaskan
landscape atau situasi dan kondisi stabilitas keamanan yang dapat berdampak pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.
"Tahun 2024 merupakan rekor jumlah pemilihan umum terbanyak sepanjang sejarah. Hal itu berdampak pada peningkatan ancaman, baik berbentuk miss informasi dan polarisasi sosial politik, yang tentunya berdampak langsung pada proses demokrasi," ujar Hadi.
Mantan Panglima TNI itu memandang, suksesi Pilkada Serentak 2024 tidak bisa dicapai sendiri oleh pemerintah, tapi harus berkerjasama dengan seluruh unsur yang ada.
"Tentunya kita harus mampu menempatkan peran masing-masing sesuai dengan tugas kementerian/lembaga atau instansi kita semuanya melalui satu bentuk, yaitu sinergi," sambungnya.
Mengacu Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 2/2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Pilkada Serentak 2023 akan dilaksanakan pada 27 November 2024.
"(Yakni) di 545 daerah yang terdiri dari 37 provinsi, (karena) satu provinsi (yaitu) DIY sudah melaksanakan. Dan 508 kabupaten/kota, karena 4 kabupaten/kota sudah atau tidak melaksanakan karena akan dipilih langsung oleh gubernur," urai Hadi menambahkan penjelasan.
Melihat kondisi pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 yang tidak mudah tersebut, Hadi memandang perlu adanya langkah strategis berupa sinergitas antara pemerintah dengan penyelenggara pemilu dan peserta pemilu, agar penyelenggaraan pilkada bisa aman dan lancar.
Untuk sekarang ini, dia mengamati tahapan Pilkada Serentak 2024 yang dikerjakan KPU sudah dimulai, berupa pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon (paslon) kepala daerah perseorangan mulai 5 Mei sampai 19 Agustus 2024.
Karena itu, Hadi berpesan kepada seluruh unsur kelembagaan pemerintah dan masyarakat untuk terus bersinergi, hingga seluruh tahapan Pilkada Serentak 2024 terus bergulir sampai pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
"Kita semua tentunya mengharapkan dalam setiap tahapan Pilkada 2024 akan berjalan dengan lancar dan aman, serta tidak ada kendala apapun dalam pelaksanaannya. Itu bisa kita laksanakan dengan kita harus mewujudkan pilkada aman dan damai, dengan menjaga stabilitas politik hukum dan keamanan," tuturnya.
"Ini sangat penting dan mutlak harus kita jaga sama-sama. Tanpa stabilitas politik, hukum, dan keamanan maka pelaksanaan pilkada serentak akan terganggu. Oleh karena itu bapak/ibu sekalian berkumpul di sini untuk menyamakan pola pikir, pola tindak," tambah Hadi.
