Berita

Ilustrasi/Net

Global

Komunitas Internasional Perlu Bertindak Tangani Balon Sampah Korut

SENIN, 08 JULI 2024 | 17:16 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Korea Utara dinilai melakukan tindakan terorisme dengan mengirim lebih dari 2.000 balon sampah ke wilayah Korea Selatan.

Menurut Pembelot Korea Utara dan aktivis hak asasi manusia, Kim Ho-young praktik provokasi tersebut jelas merupakan tindakan terorisme yang patut dikecam oleh dunia internasional.

Pasalnya, balon sampah yang beratnya bisa mencapai 10 kilogram telah merusak kendaraan, memecahkan kaca dan atap rumah, bahkan memicu kebakaran karena detonatornya rusak.


Selain itu, pesawat di Bandara Incheon batal terbang bulan lalu karena khawatir akan ada benda asing yang masuk ke baling-baling pesawat dan mengakibatkan banyak korban jiwa.

"Sekali lagi, pelepasan balon-balon ini oleh Korea Utara hanya dapat dikategorikan sebagai tindakan terorisme," tegas Kim kepada redaksi pada Senin (8/7).

Itu mengapa, Kim menilai terorisme sampah yang dilakukan Korea Utara merupakan tindakan yang sangat berbahaya dan mengancam keamanan nasional.

Selain itu, tidak diketahui bahan kimia apa yang akan digunakan Korea Utara di masa depan jika aksi serupa terus dilakukan.

Dia juga menyoroti kelakuan pemimpin Kim Jong-un membuang-buang uang untuk pengembangan nuklir dan rudal, rakyat Korea Utara menderita karena pakaian yang buruk dan kekurangan kebutuhan dasar.

"Rakyat Korea Utara berhak hidup bermartabat dengan setidaknya memenuhi beberapa hak asasi manusia, namun rezim mengabaikannya," kata Kim.

Kim mendesak agar komunitas internasional, termasuk PBB mengkategorikan balon sampah Pyongyang sebagai terorisme dan mengambil sikap yang jelas untuk mengecam keras perilaku berbahaya Korea Utara.

"Komunitas internasional tidak boleh menoleransi perilaku Korea Utara dan harus dengan tegas meminta pertanggungjawaban rezim tersebut dan sangat menuntut agar rezim tersebut mematuhi hukum internasional dan prinsip-prinsip kemanusiaan," tandasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya