Berita

Ketua Poros Rawamangun Rudy Darmawanto/Ist

Bisnis

Aktivis Tolak Pembubaran PT Amarta Karya

MINGGU, 07 JULI 2024 | 11:26 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Kementerian Badan Usaha Milik negara (BUMN) berencana membubarkan enam perusahaan negara yang dianggap berkinerja buruk, salah satunya PT Amarta Karya (Persero).

Ketua Poros Rawamangun Rudy Darmawanto menilai pembubaran Amarta Karya yang bergerak dalam bidang usaha pabrikasi konstruksi baja, tidak semudah membalikkan tangan.

Pembubaran Amarta Karya, kata Rudy, jangan hanya mencermati dari hasil kinerja keuangan maupun manajerial saja, namun juga harus mempertimbangkan unsur kemanusiaan.


"Pembubaran Amarta Karya pasti bakal berdampak dengan bertambahnya jumlah pengangguran baik secara kualitiatif maupun kuantitatif," kata Rudy dalam keterangannya, Minggu (7/7).

Padahal, lanjut Rudy, Kementerian BUMN seharusnya melakukan pembinaan agar perusahaan tidak bangkrut dan kemudian ditutup, seperti halnya Amarta Karya yang selama beberapa waktu mengalami permasalahan serius.

Meski begitu, dari pengamatan Rudy, sebenarnya Amarta Karya yang dipimpin Nicolas Agung sudah mulai membaik dengan berbagai cara sehingga mampu memperbaiki kinerjanya dengan hasil capaian prestasi yang luar biasa.

Terbukti Amarta Karya saat ini sedang mengerjakan banyak proyek strategis di berbagai daerah, meskipun di sisi lain perusahaan itu masih harus menyelesaikan piutang dengan pihak ketiga, yakni pekerja dan mandor proyek sebelumnya.

“Dengan kondisi tersebut, Amarta Karya tidak layak untuk dibubarkan atau dilikuidasi, dan ada good will dari pimpinan perusahaan untuk melakukan penjadwalan ulang pembayaran secara bertahap kepada pihak ketiga," kata Rudy.

Rudy berharap Kementerian BUMN memberikan dukungan pembinaan secara strategis agar Amarta Karya aga dapat bertahan dan berkembang menjadi perusahaan negara yang sehat untuk menyambut Indonesia Emas 2045 mendatang.



Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya