Berita

Bupati Kebumen Arif Sugiyanto/Net

Politik

Praktisi Hukum: Kalau Bupati Kebumen Manipulasi Hasil Survei, LSI Pasti Menuntut

JUMAT, 05 JULI 2024 | 09:29 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Tidak mungkin seorang bupati berbohong ketika menyampaikan hasil survei. Apalagi, survei itu dikeluarkan oleh lembaga terkemuka yang sudah dikenal publik.

Begitu dikatakan praktisi hukum Sriyanto mengomentari tudingan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto telah memanipulasi hasil rilis Lembaga Survei Indonesia (LSI) soal kepuasaan masyarakat terhadap kinerja Bupati dan Pemerintah Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.

"Bupati menyampaikan hasil survei LSI menurut saya nggak ada salahnya. Kalau ada yang dinilai tidak benar atau manipulasi, bisa tanyakan langsung aja ke Bupati," ujar Sriyanto dalam keterangannya, Jumat (5/7).


Terlebih kata dia, kalau benar yang disampaikan Arif Sugiyanto bohong dengan membuat survei fiktif, pasti akan ada reaksi atau bahkan tuntutan dari LSI.

"Buktinya apa? LSI sampai sekarang nggak menuntut secara hukum. LSI hanya bilang pihaknya tidak merilis hasil survei Pemda Kebumen. Jadi ini konteksnya bisa berbeda antara tidak merilis dan tidak melakukan survei," tuturnya.

Menurutnya, tidak merilis bukan berarti tidak melakukan survei. Melainkan hanya memberikan data hasil survei kepada pihak yang meminta jasa untuk konsumsi pribadi.

"Dan setelah data itu diberikan, Bupati tentu punya hak untuk mempublikasikan. LSI dalam pernyataanya juga meminta masyarakat tanya ke Bupati, dia nggak bilang data itu fiktif," pungkasnya.

Berdasarkan survei LSI yang dibacakan Bupati Agus Sugiyanto, tingkat kepuasan warga Kebumen terhadap kepemimpinan bersama Wakil Bupati Ristawati Purwaningsih sangat tinggi. Yakni 79,1 persen menyatakan puas, 5,4 persen sangat puas, dan 12,6 persen kurang puas.

Kemudian, LSI juga merilis tingkat kebahagiaan masyarakat Kebumen di bawah kepemimpinan Arif-Rista. Hasilnya 81,8 persen masyarakat menyatakan bahagia, 9,3 persen sangat bahagia, 7,7 persen kurang Bahagia.

LSI juga merilis kinerja pemerintah daerah terutama komitmennya dalam memberantas korupsi. Hasilnya, 65,5 persen masyarakat menilai Pemkab Kebumen bersih dari korupsi, 2,0 persen sangat bersih, dan 14,5 persen kurang bersih.

Kemudian dari sisi pelaksanaan pemerintahan, berupa pelayanan masyarakat, sebanyak 64,4 persen menyatakan tata pemerintah di Pemkab Kebumen baik, 1,6 persen sangat baik, 26,7 persen sedang, dan 5,5 persen menyatakan buruk.

Dari segi pertumbuhan ekonomi, sebanyak 86,6 persen masyarakat menyatakan kondisi ekonomi Kebumen tumbuh semakin baik, 40,8 persen kondisi sedang, dan 21,5 persen menyebut masih buruk.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

AXA Mandiri Financial Digugat ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 17:59

Menteri Pigai Keliling SPBU: Hari Ini Distribusi BBM Bali Aman!

Minggu, 18 Oktober 2026 | 17:35

AS Ultimatum Iran: Patuhi Kesepakatan Nuklir atau Hancur

Minggu, 18 Oktober 2026 | 17:26

Bareskrim dan BNN Obok-Obok Kelab Malam, Sembilan Orang Positif Narkoba

Minggu, 18 Oktober 2026 | 17:17

Wali Kota Prancis Dipukuli Warga Israel di Tepi Barat

Minggu, 18 Oktober 2026 | 16:45

Masyarakat Diimbau Tingkatkan Kesadaran dan Partisipasi dalam Pencegahan Karhutla

Minggu, 18 Oktober 2026 | 16:42

Kabut Asap Picu Lonjakan Penjualan Tabung Oksigen dan Air Purifier di Asia Tenggara

Minggu, 18 Oktober 2026 | 16:04

Perlu Sistem Pencegahan Karhutla agar Warga Tak Terus Jadi Korban

Minggu, 18 Oktober 2026 | 15:51

Syarikat Islam Didorong Jadi Kekuatan Besar Ekonomi Umat

Minggu, 18 Oktober 2026 | 15:26

KPK Evaluasi Alasan Nusron Wahid Mangkir Sebelum Terbitkan Surat Perintah Membawa

Minggu, 18 Oktober 2026 | 15:11

Selengkapnya