Berita

Bupati Kebumen Arif Sugiyanto/Net

Politik

Praktisi Hukum: Kalau Bupati Kebumen Manipulasi Hasil Survei, LSI Pasti Menuntut

JUMAT, 05 JULI 2024 | 09:29 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Tidak mungkin seorang bupati berbohong ketika menyampaikan hasil survei. Apalagi, survei itu dikeluarkan oleh lembaga terkemuka yang sudah dikenal publik.

Begitu dikatakan praktisi hukum Sriyanto mengomentari tudingan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto telah memanipulasi hasil rilis Lembaga Survei Indonesia (LSI) soal kepuasaan masyarakat terhadap kinerja Bupati dan Pemerintah Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.

"Bupati menyampaikan hasil survei LSI menurut saya nggak ada salahnya. Kalau ada yang dinilai tidak benar atau manipulasi, bisa tanyakan langsung aja ke Bupati," ujar Sriyanto dalam keterangannya, Jumat (5/7).

Terlebih kata dia, kalau benar yang disampaikan Arif Sugiyanto bohong dengan membuat survei fiktif, pasti akan ada reaksi atau bahkan tuntutan dari LSI.

"Buktinya apa? LSI sampai sekarang nggak menuntut secara hukum. LSI hanya bilang pihaknya tidak merilis hasil survei Pemda Kebumen. Jadi ini konteksnya bisa berbeda antara tidak merilis dan tidak melakukan survei," tuturnya.

Menurutnya, tidak merilis bukan berarti tidak melakukan survei. Melainkan hanya memberikan data hasil survei kepada pihak yang meminta jasa untuk konsumsi pribadi.

"Dan setelah data itu diberikan, Bupati tentu punya hak untuk mempublikasikan. LSI dalam pernyataanya juga meminta masyarakat tanya ke Bupati, dia nggak bilang data itu fiktif," pungkasnya.

Berdasarkan survei LSI yang dibacakan Bupati Agus Sugiyanto, tingkat kepuasan warga Kebumen terhadap kepemimpinan bersama Wakil Bupati Ristawati Purwaningsih sangat tinggi. Yakni 79,1 persen menyatakan puas, 5,4 persen sangat puas, dan 12,6 persen kurang puas.

Kemudian, LSI juga merilis tingkat kebahagiaan masyarakat Kebumen di bawah kepemimpinan Arif-Rista. Hasilnya 81,8 persen masyarakat menyatakan bahagia, 9,3 persen sangat bahagia, 7,7 persen kurang Bahagia.

LSI juga merilis kinerja pemerintah daerah terutama komitmennya dalam memberantas korupsi. Hasilnya, 65,5 persen masyarakat menilai Pemkab Kebumen bersih dari korupsi, 2,0 persen sangat bersih, dan 14,5 persen kurang bersih.

Kemudian dari sisi pelaksanaan pemerintahan, berupa pelayanan masyarakat, sebanyak 64,4 persen menyatakan tata pemerintah di Pemkab Kebumen baik, 1,6 persen sangat baik, 26,7 persen sedang, dan 5,5 persen menyatakan buruk.

Dari segi pertumbuhan ekonomi, sebanyak 86,6 persen masyarakat menyatakan kondisi ekonomi Kebumen tumbuh semakin baik, 40,8 persen kondisi sedang, dan 21,5 persen menyebut masih buruk.

Populer

Jaksa Agung Tidak Jujur, Jam Tangan Breitling Limited Edition Tidak Masuk LHKPN

Kamis, 21 November 2024 | 08:14

MUI Imbau Umat Islam Tak Pilih Pemimpin Pendukung Dinasti Politik

Jumat, 22 November 2024 | 09:27

Kejagung Periksa OC Kaligis serta Anak-Istri Zarof Ricar

Selasa, 26 November 2024 | 00:21

Rusia Siap Bombardir Ukraina dengan Rudal Hipersonik Oreshnik, Harga Minyak Langsung Naik

Sabtu, 23 November 2024 | 07:41

Ini Identitas 8 Orang yang Terjaring OTT KPK di Bengkulu

Minggu, 24 November 2024 | 16:14

Sikap Jokowi Munculkan Potensi konflik di Pilkada Jateng dan Jakarta

Senin, 25 November 2024 | 18:57

Legislator PKS Soroti Deindustrialisasi Jadi Mimpi Buruk Industri

Rabu, 20 November 2024 | 13:30

UPDATE

Jokowi Tak Serius Dukung RK-Suswono

Jumat, 29 November 2024 | 08:08

Ferdian Dwi Purwoko Tetap jadi Kesatria

Jumat, 29 November 2024 | 06:52

Pergantian Manajer Bikin Kantong Man United Terkuras Rp430 Miliar

Jumat, 29 November 2024 | 06:36

Perolehan Suara Tak Sesuai Harapan, Andika-Hendi: Kami Mohon Maaf

Jumat, 29 November 2024 | 06:18

Kita Bangsa Dermawan

Jumat, 29 November 2024 | 06:12

Pemerintah Beri Sinyal Lanjutkan Subsidi, Harga EV Diprediksi Tetap Kompetitif

Jumat, 29 November 2024 | 05:59

PDIP Akan Gugat Hasil Pilgub Banten, Tim Andra Soni: Enggak Masalah

Jumat, 29 November 2024 | 05:46

Sejumlah Petahana Tumbang di Pilkada Lampung, Pengamat: Masyarakat Ingin Perubahan

Jumat, 29 November 2024 | 05:31

Tim Hukum Mualem-Dek Fadh Tak Gentar dengan Gugatan Paslon 01

Jumat, 29 November 2024 | 05:15

Partisipasi Pemilih Hanya 55 Persen, KPU Kota Bekasi Dinilai Gagal

Jumat, 29 November 2024 | 04:56

Selengkapnya