Ketua Umum Jaringan Nasional (Jarnas) For Gibran, Nasaruddin/Ist
Upaya Ketua Umum Jaringan Nasional (Jarnas) For Gibran, Nasaruddin maju sebagai bakal calon Bupati Pelalawan adalah langkah yang tepat.
Menurut Aktivis 98 yang juga Komandan Relawan TKN Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024, Haris Rusly Moti, Nasaruddin turut memenangkan Prabowo-Gibran akan menjadi nilai plus karena akan mendukung implementasi Visi Misi Prabowo Gibran secara maksimal.
“Yang jadi perhatian utama menghadapi pilkada, selaku pemilih dan pendukung Prabowo-Gibran, kami berharap yang mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Daerah, bisa mencantumkan visi misi Prabowo-Gibran sebagai visi misi dan program kerja,” ujar Haris dalam keterangan yang diterima redaksi, Kamis (4/7).
“Majunya Nasaruddin yang notabene adalah Ketua Umum Jaringan Nasional For Gibran adalah langkah yang tepat karena sudah barang tentu akan mendukung implementasi visi misi Prabowo-Gibran secara maksimal,” tambah dia.
Haris menjelaskan, setidaknya ada tiga program prioritas yang sangat strategis dan prioritas Presiden Terpilih Prabowo Gibran. Pertama hilirisasi sawit, kedua, makan bergizi gratis untuk pelajar, ketiga bantuan gizi untuk ibu hamil dan anak balita.
Lebih lanjut, Haris berharap bila Nasaruddin maju dan terpilih nantinya dapat langsung melaksanakan program-program tersebut di tingkat daerah.
“Saya berharap Nasaruddin sebagai Ketua Umum Jarnas For Gibran bisa melaksanakan program-program strategis Prabowo-Gibran di tingkat daerah. Jadi nanti dalam setiap kampanye, program itu disuarakan. Sehingga ketika terpilih bisa langsung melaksanakan program tersebut di tingkatan daerah,” tuturnya.
Sekadar informasi, Nasaruddin adalah Ketua Umum Jaringan Nasional For Gibran atau disingkat Jarnas For Gibran. Jarnas For Gibran dibentuk pada saat Pasangan Prabowo-Gibran ditetapkan sebagai Pasangan Calon Presiden.
Selama masa kampanye berlangsung Jarnas For Gibran adalah salah satu organ tim sukses sangat giat mengkampanyekan Pasangan Prabowo-Gibran se-Indonesia dengan memiliki kepengurusan di 31 Provinsi se-Indonesia dan 200-an lebih Kabupaten Kota se-Indonesia.
