Ilustrasi tentara Republik Rakyat China di wilayah Uighur.
Pemerintahan Turkistan Timur dalam Pengasingan (ETGE) bersama Gerakan Nasional Turkistan Timur dan Dana Nasional Turkistan Timur hari Jumat besok (5/7) akan menggelar pawai di Gedung Putih dan Kementerian Luar Negeri di Washington DC.
Pawai ini bertujuan untuk memperingati pembantaian Urumchi tahun 2009 dan menyerukan tindakan yang berarti terhadap kampanye penjajahan, genosida Uyghur, dan pendudukan yang sedang berlangsung di Tiongkok di Turkistan Timur yang saat ini disebut sebagai Provinsi Xinjiang di Tiongkok.
Pawai akan dimulai di Gedung Putih, 1600 Pennsylvania Ave NW dan dilanjutkan ke Kemlu AS di 2201 C St NW, Washington, DC.
“Pawai ini bertujuan untuk menarik perhatian terhadap isu-isu kolonisasi, genosida, dan pendudukan yang dihadapi oleh penduduk Uyghur dan kelompok etnis lain di Turkistan Timur,” tulis ETGE di akun X.
Inti dari tuntutan mereka adalah penunjukan Koordinator Khusus untuk masalah Turkistan Timur/Uyghur di Kemlu AS.
Acara ini merupakan seruan agar Pemerintah AS menjunjung tinggi kewajiban moral dan hukumnya untuk mencegah dan menghukum genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang sedang berlangsung di Tiongkok di Wilayah Pendudukan Turkistan Timur.
Para penyelenggara menyerukan pengakuan resmi atas Turkistan Timur sebagai wilayah pendudukan, mirip dengan Tibet. Mereka menekankan kebutuhan mendesak bagi Amerika Serikat untuk memenuhi tanggung jawab moral dan hukumnya dalam mengatasi dugaan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan Tiongkok di Turkistan Timur.
Pawai ini juga meminta perhatian dan tindakan internasional guna mengatasi krisis kemanusiaan yang terjadi di wilayah tersebut. Acara ini menggarisbawahi meningkatnya kekhawatiran global dan menyerukan upaya bersama untuk menegakkan hak asasi manusia dan mengatasi tantangan geopolitik di kawasan Asia-Pasifik.
Pada hari Senin, bertepatan dengan peringatan 103 tahun Partai Komunis Tiongkok (PKT), partai tersebut menghadapi reaksi keras dari organisasi hak asasi manusia dan kelompok etnis atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang, yang juga dikenal sebagai Turkistan Timur.
Komite Uighur Swedia menyoroti warisan suram Partai Komunis Tiongkok di media sosial, mengutuk apa yang mereka gambarkan sebagai “invasi, pendudukan, dan kolonisasi kejam” Partai Komunis Tiongkok di Turkistan Timur. Postingan tersebut juga menuduh pemerintah Tiongkok melakukan pelanggaran HAM berat terhadap jutaan warga Turki Timur, termasuk warga Uighur.
