Berita

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu/Net

Dunia

Takut Netanyahu Ditangkap ICC, Israel Sampai Minta Tolong ke 25 Negara

RABU, 03 JULI 2024 | 15:52 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Potensi penerbitan surat penangkapan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) semakin menjadi momok menakutkan di kalangan pemerintah Israel.

Pasalnya, untuk mencegah surat penangkapan dijatuhkan pada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant, pemerintah Tel Aviv bahkan berusaha meminta bantuan kepada 25 mitra luar negeri mereka.

Laporan situs berita Israel Walla pada Rabu (3/7) menyebut Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz telah mengirim surat kepada pemimpin di 25 negara, meminta intervensi mereka agar ICC tidak mengeluarkan surat penangkapan.

"Negara-negara diminta untuk bergabung dengan Inggris dalam mengajukan pendapat hukum ke ICC terkait pengajuan penangkapan PM Netanyahu dan Menhan Israel," ungkap laporan tersebut.

Menurut Katz, semakin banyak negara yang mengirimkan pendapat hukum serupa ke ICC maka para hakim mungkin yakin bahwa tidak ada alasan untuk menangkap dua pemimpin Israel tersebut.

Mei lalu, Jaksa ICC Karim Khan mengatakan bahwa dia telah meminta surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan Gallant karena kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Jalur Gaza.

Pada 10 Juni, Inggris mengajukan permintaan kepada hakim pengadilan untuk mengadakan sidang mengenai masalah yurisdiksi ICC. Sehingga bisa mempertimbangkan kembali apakah surat penangkapan akan dikeluarkan atau tidak.

Hakim pengadilan menerima permintaan Inggris, dan terbuka untuk pendapat hukum dari negara lainnya mengenai masalah tersebut hingga tanggal 12 Juli.

Seorang pejabat senior Israel mengatakan bahwa tim kerja khusus telah dibentuk di kementerian luar negeri untuk menangani krisis surat perintah penangkapan.

Tim ini akan memobilisasi dukungan hukum dari negara-negara di seluruh dunia sebagai persiapan untuk batas waktu 12 Juli.

Populer

Jaksa Agung Tidak Jujur, Jam Tangan Breitling Limited Edition Tidak Masuk LHKPN

Kamis, 21 November 2024 | 08:14

MUI Imbau Umat Islam Tak Pilih Pemimpin Pendukung Dinasti Politik

Jumat, 22 November 2024 | 09:27

Kejagung Periksa OC Kaligis serta Anak-Istri Zarof Ricar

Selasa, 26 November 2024 | 00:21

Rusia Siap Bombardir Ukraina dengan Rudal Hipersonik Oreshnik, Harga Minyak Langsung Naik

Sabtu, 23 November 2024 | 07:41

Ini Identitas 8 Orang yang Terjaring OTT KPK di Bengkulu

Minggu, 24 November 2024 | 16:14

Sikap Jokowi Munculkan Potensi konflik di Pilkada Jateng dan Jakarta

Senin, 25 November 2024 | 18:57

Legislator PKS Soroti Deindustrialisasi Jadi Mimpi Buruk Industri

Rabu, 20 November 2024 | 13:30

UPDATE

Sehari Usai Pencoblosan, Pj Gubernur DKI Lantik Walikota Jakpus

Kamis, 28 November 2024 | 22:00

Timses Zahir-Aslam Kena OTT Dugaan ‘Money Politik’ di Pilkada Batubara

Kamis, 28 November 2024 | 21:51

Polri Perkuat Kerja Sama Bareng Dukcapil Kemendagri

Kamis, 28 November 2024 | 21:49

KPK Tahan 3 Ketua Pokja Paket Pekerjaan Perkeretaapian DJKA

Kamis, 28 November 2024 | 21:49

Firli Bahuri Tak Hadiri Pemeriksaan Polisi karena Ada Pengajian

Kamis, 28 November 2024 | 21:25

Ini Kebijakan Baru Mendikdasmen Untuk Mudahkan Guru

Kamis, 28 November 2024 | 21:22

Rupiah Terangkat Pilkada, Dolar AS Masih di Rp15.800

Kamis, 28 November 2024 | 21:13

Prabowo Menangis di Depan Ribuan Guru Indonesia

Kamis, 28 November 2024 | 21:11

Pengamat: RK-Suswono Kalah karena Meremehkan Pramono-Doel

Kamis, 28 November 2024 | 21:04

Perbaiki Tata Ekosistem Logistik Nasional, Mendag Budi Sosialisasi Aturan Baru

Kamis, 28 November 2024 | 21:02

Selengkapnya