Berita

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu/Net

Dunia

Takut Netanyahu Ditangkap ICC, Israel Sampai Minta Tolong ke 25 Negara

RABU, 03 JULI 2024 | 15:52 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Potensi penerbitan surat penangkapan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) semakin menjadi momok menakutkan di kalangan pemerintah Israel.

Pasalnya, untuk mencegah surat penangkapan dijatuhkan pada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant, pemerintah Tel Aviv bahkan berusaha meminta bantuan kepada 25 mitra luar negeri mereka.

Laporan situs berita Israel Walla pada Rabu (3/7) menyebut Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz telah mengirim surat kepada pemimpin di 25 negara, meminta intervensi mereka agar ICC tidak mengeluarkan surat penangkapan.


"Negara-negara diminta untuk bergabung dengan Inggris dalam mengajukan pendapat hukum ke ICC terkait pengajuan penangkapan PM Netanyahu dan Menhan Israel," ungkap laporan tersebut.

Menurut Katz, semakin banyak negara yang mengirimkan pendapat hukum serupa ke ICC maka para hakim mungkin yakin bahwa tidak ada alasan untuk menangkap dua pemimpin Israel tersebut.

Mei lalu, Jaksa ICC Karim Khan mengatakan bahwa dia telah meminta surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan Gallant karena kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Jalur Gaza.

Pada 10 Juni, Inggris mengajukan permintaan kepada hakim pengadilan untuk mengadakan sidang mengenai masalah yurisdiksi ICC. Sehingga bisa mempertimbangkan kembali apakah surat penangkapan akan dikeluarkan atau tidak.

Hakim pengadilan menerima permintaan Inggris, dan terbuka untuk pendapat hukum dari negara lainnya mengenai masalah tersebut hingga tanggal 12 Juli.

Seorang pejabat senior Israel mengatakan bahwa tim kerja khusus telah dibentuk di kementerian luar negeri untuk menangani krisis surat perintah penangkapan.

Tim ini akan memobilisasi dukungan hukum dari negara-negara di seluruh dunia sebagai persiapan untuk batas waktu 12 Juli.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

UPDATE

Waspada Pemutihan Lahan Sawit Ilegal Secara Massal!

Rabu, 21 Januari 2026 | 07:48

Pertemuan Eggi-Damai Lubis dengan Jokowi Disebut Diplomasi Tingkat Tinggi

Rabu, 21 Januari 2026 | 07:23

Sudewo Juga Tersangka Suap Jalur Kereta Api, Kasus Pemerasan Jadi Pintu Masuk

Rabu, 21 Januari 2026 | 06:52

Damai Lubis Merasa Serba Salah Usai Bertemu Jokowi dan Terima SP3

Rabu, 21 Januari 2026 | 06:52

Putusan MK 234 Koreksi Sikap Polri dan Pemerintah soal Polisi Isi Jabatan Sipil

Rabu, 21 Januari 2026 | 06:48

Khofifah: Jawa Timur Siap jadi Lumbung Talenta Digital Nasional

Rabu, 21 Januari 2026 | 06:25

The Game Changer Kedua

Rabu, 21 Januari 2026 | 05:59

Persiden Cabut Izin 28 Perusahaan, Kinerja Kemenhut Harus Tetap Dievaluasi

Rabu, 21 Januari 2026 | 05:45

Evakuasi Korban Pesawat Jatuh

Rabu, 21 Januari 2026 | 05:20

Pemerintah Diminta Perbaiki Jalan Rusak di Akses Vital Logistik

Rabu, 21 Januari 2026 | 04:59

Selengkapnya