Berita

Dosen ilmu pemerintahan Universitas Pamulang (Unpam) Efriza/Net

Politik

Kasus Judol Cuma Tindak Rakyat Bawah, Hukum Era Jokowi Tumpul ke Atas

RABU, 03 JULI 2024 | 13:39 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Penegakkan hukum Era Presiden Joko Widodo dinilai tidak memberikan keadilan, karena dalam penanganan kasus judi online yang ditindak hingga saat ini cuma pelaku dari masyarakat kalangan bawah.

Dosen ilmu pemerintahan Universitas Pamulang (Unpam) Efriza menilai, pengungkapan pelaku judol seharusnya tidak melihat dari kelas sosialnya.

"Ini menunjukkan tidak adanya keadilan dan ketidakseriusan pemerintah. Pemerintah lebih cepat menindak masyarakat kelas bawah, bahkan mengungkapkan identitasnya," ujar Efriza kepada RMOL, Rabu (3/7).


"Ketidakadilannya, kenapa para pejabat dilindungi, bahkan tidak diungkapkan namanya, ini malah menunjukkan hukum tumpul ke atas tajam ke bawah," sambungnya.

Dia memandang, penanganan kasus judol yang dilakukan melalui Satuan Tugas (Satgas) yang dibentuk Presiden Joko Widodo, malah menampakkan institusi negara melindungi para pejabat dan orang kaya.

"Jika ini dibiarkan, yang terjadi adalah krisis kepercayaan masyarakat kepada berbagai institusi negara seperti penegak hukum maupun institusi politik," tuturnya.

Lebih lanjut, pengamat politik dari Citra Institute itu meyakini persepsi masyarakat bakal negatif ke pemerintah apabila penegakkan hukum yang berlaku saat ini tidak diperbaiki.

"Jika dibiarkan yang hadir adalah keresahan masyarakat karena ketidakadilan perilaku dan tindak laku dari institusi negara," demikian Efriza menambahkan.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya