Berita

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron (tengah)/RMOL

Hukum

KPK sebut Marak Modus Korupsi Pengelolaan Aset Daerah

RABU, 03 JULI 2024 | 12:38 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta para pemerintah daerah (Pemda) untuk dapat mengelola aset barang milik daerah (BMD) dengan baik. Karena banyak modus korupsi terkait aset daerah.

Demikian disampaikan Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Pengukuran Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah tahun 2024 di Gedung Juang pada Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (3/7).

"Bagi KPK, anda mengelola aset agar tidak ada korupsi. Pertanyaannya, apakah ada korupsi dalam kelola aset? Banyak Pak," kata Ghufron di hadapan ratusan Sekretaris Daerah (Sekda) di seluruh pemerintah provinsi dan pemerintah daerah se-Indonesia.


Ghufron pun membeberkan salah satu modus korupsi terkait BMD, yakni terkait pembelian tanah. Di mana, banyak Pemda membeli tanah dengan alasan untuk kepentingan publik, akan tetapi membeli tanahnya sendiri.

"Kenapa kok bisa dibeli (tanah sendiri) pak? Karena salah satunya tidak dikelola. Kepemilikan asetnya tidak ada sertifikat. Sehingga kemudian dia double pembelian. Itu bicara tentang kepemilikan," terang Ghufron.

Selain itu kata Ghufron, dalam pembelian BMD tersebut juga sering terjadi markup harga. Di mana, pembelian dilakukan dengan harga setengahnya, namun setengahnya lagi dibagi-bagi untuk para panitia pengadaan.

Ghufron pun menerangkan bahwa, kerawanan terjadinya korupsi ketika para pejabat pemda berhadapan dengan kepala daerah dalam mengelola BMD.

Kata Ghufron, kalau di tingkat Sekda dan BKAD, relatif masih sangat administratif. Tetapi yang paling rawan sesungguhnya nanti ketika berhadapan dengan para kepala daerah, baik walikota, baik bupati, baik gubernur.

"Di titik tentang kenormalan itu, anda akan didampingi oleh para Korwil kami. Korwil KPK itu hanya kemudian menginisiasi, mengkatalisator, mendorong," kata Ghufron.

Selanjutnya anda yang kemudian mendrive, jangan sampai kemudian menunggu KPK terus. Karena kalau menunggu KPK terus, korwil itu tidak mampu untuk kemudian mencegah teman-teman penindakan kalau anda menyimpang," sambungnya.



Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Bahlil Tak Boleh Seenaknya Jadikan Ujung Kulon Wilayah Usaha Pertambangan

Selasa, 17 November 2026 | 18:21

Konsumsi Naik Belum Tentu Daya Beli Pulih

Selasa, 17 November 2026 | 18:04

Pemerintah Tak Akan Pindahkan Badak Jawa ke Alas Purwo Tanpa Kajian Ilmiah

Selasa, 17 November 2026 | 17:53

Menyorot Kebijakan PIT dan PNBP

Selasa, 17 November 2026 | 17:36

Mengenal Badak Jawa yang Hanya Ada di Taman Nasional Ujung Kulon

Selasa, 17 November 2026 | 17:15

Mengenal Ragam Tradisi dan Etnik Borneo di Kampung Budaya Sarawak

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

MA Harus Menata Ulang Perlawanan Perdata Terhadap Putusan Berkekuatan Tetap

Selasa, 17 November 2026 | 17:14

Pramono-Tito Sepakati Skema Pendanaan Rp7,5 Triliun untuk Jakarta

Selasa, 17 November 2026 | 17:10

Kuasai Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra Punya Modal jadi Gantikan Gibran

Selasa, 17 November 2026 | 17:07

Profil Ahmad Muzani, Dasco, dan Sugiono yang Masuk Bursa Cawapres Prabowo

Selasa, 17 November 2026 | 17:02

Selengkapnya