Berita

Teguh Santosa (kiri) bersama Dubes Korea Selatan untuk Indonesia Lee Sangdeok dalam sebuah kesempatan.

Politik

Tak Dikelola Baik, Bonus Demografi Bisa jadi Bencana Demografi

SELASA, 02 JULI 2024 | 21:11 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Jumlah penduduk kelompok usia produktif di Indonesia dan secara khusus di Sumatera Utara mesti dikelola dengan baik agar dapat menjadi bonus demografi.

Cara terbaik dalam hal ini adalah dengan menyediakan lapangan pekerjaan, yang berarti mengurangi tingkat pengangguran terbuka maupun tertutup.

Bila kondisi demografi di mana penduduk dalam kelompok usia produktif cukup banyak tidak dapat dikeloka dengan baik, maka yang akan terjadi bukan bonus demografi, melainkan bencana demografi.


Demikian disampaikan Teguh Santosa dalam perbincangan dengan kalangan jurnalis di Restoran Srikandi, Medan akhir pekan lalu.

Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) dan dosen hubungan internasional di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta ini mengatakan, pemerintah berperan besar memberikan stimulasi dan proteksi pada dunia usaha agar lapangan kerja yang tersedia dapat digunakan kelompok usia produktif untuk menghidupi diri dan keluarga, serta lebih lanjut menopang kebutuhan-kebutuhana primer lainnya.

Dia mencontohkan keberhasilan Republik Rakyat China memanfaatkan kondisi demografi di mana kelompok usia produktif lebih besar dari kelompok usia tidak produktif. Kini China tumbuh menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia dan memproduksi begitu banyak barang yang dibutuhkan masyarakat di banyak negara. Industrialisasi yang dilakukan China tidak hanya menyasar barang-barang kebutuhan sehari-hari, namun juga barang-barang berteknologi tinggi.

“Yang dilakuan China adalah mengembangkan industrialisasi dan menyerap sebanyak mungkin tenaga kerja. Ini tidak hanya memperkecil jumlah pengangguran, namun juga menurunkan tingkat kemiskinan dan kriminalitas,” ujar Wakil Sekjen Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) itu.    

Teguh juga menyebut pembangunan Korea Selatan sebagai salah satu model yang bisa diterapkan. Dia mengatakan, usaha membandingkan proses pembangunan Indonesia dan Korea Selatan pernah dilakukan cendekiawan Arief Budiman dalam buku yang berjudul “Negara dan Pembangunan”.

Salah satu kunci keberhasilan Korea Selatan menjadi negara eksportir karena pemerintah memberikan stimulasi pada kelompok-kelompok usaha. Kebijakan ini dikenal dengan nama saemaul undong atau gerakan masyarakat baru.

“Produksi, industrialisasi, dan proteksi menjadi kata-kata kunci dalam kebijakan saemaul undong ini. Sekarang kita melihat hasilnya, brand-brand raksasa Korea Selatan yang hadir dalam kehidupan kita sehari-hari,” kata Teguh lagi.

Dia mengatakan, Sumatera Utara yang memiliki sumber daya melimpah berpeluang besar menjadi pusat pertumbuhan ekonomi nasional bila dikelola dengan menggunakan pendekatan dan kebijakan yang baik.

“Insya Allah, Sumatera Utara bisa lebih hebat lagi. Meroket,” demikian Teguh.

Populer

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Cara Daftar Mudik Gratis BUMN 2026 Lengkap Beserta Syaratnya

Kamis, 12 Februari 2026 | 20:04

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

UPDATE

Tips Aman Belanja Online Ramadan 2026 Bebas Penipuan

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:40

Pasukan Elit Kuba Mulai Tinggalkan Venezuela di Tengah Desakan AS

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:29

Safari Ramadan Nasdem Perkuat Silaturahmi dan Bangun Optimisme Bangsa

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:23

Tips Mudik Mobil Jarak Jauh: Strategi Perjalanan Aman dan Nyaman

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:16

Legislator Dorong Pembatasan Mudik Pakai Motor demi Tekan Kecelakaan

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:33

Pernyataan Jokowi soal Revisi UU KPK Dinilai Problematis

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:26

Tata Kelola Konpres Harus Profesional agar Tak Timbulkan Tafsir Liar

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:11

Bukan Gibran, Parpol Berlomba Bidik Kursi Cawapres Prabowo di 2029

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:32

Koperasi Induk Tembakau Madura Didorong Perkuat Posisi Tawar Petani

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:21

Pemerintah Diminta Kaji Ulang Kesepakatan RI-AS soal Pelonggaran Sertifikasi Halal

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:04

Selengkapnya