Berita

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi Demokrat Achmad/Rep

Politik

Fraksi Demokrat Anggap Kemiskinan Menuju Nol Persen Mustahil

SELASA, 02 JULI 2024 | 18:59 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kategori miskin memerlukan definisi yang rinci dari pemerintah. Pasalnya, untuk mencapai kemiskinan nol persen dianggap mustahil.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi Demokrat Achmad menuturkan bahwa kemiskinan itu ada kemiskinan ekstrem yang tidak mungkin jumlahnya dinolkan lantaran harus dipelihara negara sesuai dengan amanah UUD 1945.

"Kami yakin yang miskin ekstrem ini, tidak akan bisa diberdayakan menjadi kaya, atau mandiri tapi tetap ada jadi menuju 0 persen itu rasanya mustahil. Kenapa karena miskin ini kan relatif sifatnya,” kata Achmad dalam Rapat Panitia Kerja Pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM) dengan pemerintah dan Komite IV DPD RI pada pembahasan RUU Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) TA 2025-2045, Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (2/7).


Achmad mengatakan ada tingkat kemiskinan yang bisa diberdayakan dan dimandirikan, namun pemerintah harus memikirkan orang miskin ekstrem yang tidak bisa mandiri dan diberdayakan lagi.

“Yang sama sekali yang tidak bisa diberdayakan memang jadi kewajiban negara, karena sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 bahwa fakir miskin itu memang dipelihara oleh negara. Jadi kami kira kalau menuju nol persen mustahil,” tegasnya.

Dia menambahkan, bahwa data BPS sebesar 9,3 persen, dengan fakta dilapangan, tidak sesuai. Sehingga kemiskinan menuju 0 persen dirasa sulit dilakukan,

"Kami kira tidak terlalu berlebihan bagaimana ini menuju nol ini mungkin terlalu ambisius,” tutupnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Berjuang Bawa Bantuan Bencana

Kamis, 04 Desember 2025 | 05:04

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

UPDATE

PIP Berubah Jadi Kartu Undangan Kampanye Anggota DPR

Senin, 15 Desember 2025 | 06:01

Perpol versus Putusan MK Ibarat Cicak versus Buaya

Senin, 15 Desember 2025 | 05:35

Awas Revisi UU Migas Disusupi Pasal Titipan

Senin, 15 Desember 2025 | 05:25

Nelangsa Dipangku Negara

Senin, 15 Desember 2025 | 05:06

Karnaval Sarendo-Rendo Jadi Ajang Pelestarian Budaya Betawi

Senin, 15 Desember 2025 | 04:31

Dusun Bambu Jual Jati Diri Sunda

Senin, 15 Desember 2025 | 04:28

Korupsi di Bandung Bukan Insiden Tapi Tradisi yang Dirawat

Senin, 15 Desember 2025 | 04:10

Rektor UI Dorong Kampus Ambil Peran Strategis Menuju Indonesia Kuat

Senin, 15 Desember 2025 | 04:06

Hutan Baru Dianggap Penting setelah Korban Tembus 1.003 Jiwa

Senin, 15 Desember 2025 | 03:31

Jangan Keliru Tafsirkan Perpol 10/2025

Senin, 15 Desember 2025 | 03:15

Selengkapnya