Berita

Ilustrasi Foto/Net

Presisi

HUT Bhayangkara ke-78

Berikut Catatan Kritis untuk Kemajuan Polri

SENIN, 01 JULI 2024 | 19:57 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Dalam rangka memperingati HUT Bhayangkara ke-78, kinerja Polri terus menjadi sorotan sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.

Terkait itu, pengamat militer dan intelijen Susaningtyas NH Kertopati mengemukakan beberapa hal penting sebagai refleksi dalam hari jadi Polri ke-78.

Menurut Nuning akrab disapa, Revisi UU TNI dan UU Kepolisian setelah 20 tahun lebih ditujukan untuk mengantisipasi berbagai bentuk ancaman dan tindak pidana sebagai efek negatif kemajuan teknologi.

“Pelanggaran kedaulatan di ruang siber dan ruang angkasa saat ini sangat mendesak untuk segera diatasi. Apalagi ada kebocoran data PDN (Pusat Data Nasional) yang mengundang tanya dan kekhawatiran masyarakat saat ini. Perang Siber tengah terjadi perlu penanganan cepat,” jelas Nuning kepada RMOL, Senin (1/7).

Lanjut dia, penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan intelijen oleh Polri lebih ditujukan untuk mengatasi Kejahatan Lintas Negara (Transnational Organized Crimes) dan tindak pidana Perusahaan Multinasional (Multinational Corporation).

“Polri harus prediktif. Polri dituntut untuk mampu melakukan penegakkan hukum berdasarkan analisis intelijen dan kemampuan forecasting. Sehingga Polri tidak reaktif, tapi juga proaktif,” jelasnya

Mantan anggota Komisi I DPR ini menilai objek penyadapan berhubungan dengan keamanan nasional non-kamtibmas.

“Berbeda dengan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan intelijen oleh TNI lebih ditujukan untuk kontra intelijen dan spionase yang dilakukan oleh agen-agen rahasia negara lain. Segala sesuatunya harus dalam koordinasi Badan Intelijen Negara (BIN),” bebernya.

Selanjutnya, imbuh Nuning terkait penugasan prajurit TNI dan Polri di lingkungan kementerian dan lembaga harus sejalan dengan permintaan kebutuhan untuk memanfaatkan semua SDM atau warga negara.

“Berbeda dengan Dwi Fungsi ABRI yang bertujuan menduduki jabatan politik untuk melanggengkan tampuk kekuasaan. Penugasan Prajurit TNI dan Polri di berbagai instansi pemerintah justru menunjukkan tidak ada dikotomi dalam pembangunan nasional,” jelasnya lagi.

Masih kata Nuning, dalam pemberantasan terorisme, Polri juga harus didukung oleh banyak kementerian dan lembaga lainnya.

“Untuk pemberantasan Terorisme dan enabling environment-nya harus libatkan Kemendikbud, Kemenag, Kemensos, Kemendagri, jadi bukan hanya TNI, Polri BIN BNPT saja. Terorisme semakin banyak bentuknya dan luas jangkauannya.

Populer

Jaksa Agung Tidak Jujur, Jam Tangan Breitling Limited Edition Tidak Masuk LHKPN

Kamis, 21 November 2024 | 08:14

MUI Imbau Umat Islam Tak Pilih Pemimpin Pendukung Dinasti Politik

Jumat, 22 November 2024 | 09:27

Kejagung Periksa OC Kaligis serta Anak-Istri Zarof Ricar

Selasa, 26 November 2024 | 00:21

Rusia Siap Bombardir Ukraina dengan Rudal Hipersonik Oreshnik, Harga Minyak Langsung Naik

Sabtu, 23 November 2024 | 07:41

Ini Identitas 8 Orang yang Terjaring OTT KPK di Bengkulu

Minggu, 24 November 2024 | 16:14

Sikap Jokowi Munculkan Potensi konflik di Pilkada Jateng dan Jakarta

Senin, 25 November 2024 | 18:57

Legislator PKS Soroti Deindustrialisasi Jadi Mimpi Buruk Industri

Rabu, 20 November 2024 | 13:30

UPDATE

Jokowi Tak Serius Dukung RK-Suswono

Jumat, 29 November 2024 | 08:08

Ferdian Dwi Purwoko Tetap jadi Kesatria

Jumat, 29 November 2024 | 06:52

Pergantian Manajer Bikin Kantong Man United Terkuras Rp430 Miliar

Jumat, 29 November 2024 | 06:36

Perolehan Suara Tak Sesuai Harapan, Andika-Hendi: Kami Mohon Maaf

Jumat, 29 November 2024 | 06:18

Kita Bangsa Dermawan

Jumat, 29 November 2024 | 06:12

Pemerintah Beri Sinyal Lanjutkan Subsidi, Harga EV Diprediksi Tetap Kompetitif

Jumat, 29 November 2024 | 05:59

PDIP Akan Gugat Hasil Pilgub Banten, Tim Andra Soni: Enggak Masalah

Jumat, 29 November 2024 | 05:46

Sejumlah Petahana Tumbang di Pilkada Lampung, Pengamat: Masyarakat Ingin Perubahan

Jumat, 29 November 2024 | 05:31

Tim Hukum Mualem-Dek Fadh Tak Gentar dengan Gugatan Paslon 01

Jumat, 29 November 2024 | 05:15

Partisipasi Pemilih Hanya 55 Persen, KPU Kota Bekasi Dinilai Gagal

Jumat, 29 November 2024 | 04:56

Selengkapnya