Berita

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera/Ist

Politik

Mardani Bandingkan Batas Usia Cakada Era Soeharto dan Jokowi

SENIN, 01 JULI 2024 | 12:47 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya menetapkan usia calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada 2024, harus 30 tahun pada saat pelantikan 1 Januari 2025, bukan saat pendaftaran.

Menanggapi itu, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, membandingkan syarat usia calon kepala daerah (Cakada) zaman Presiden Joko Widodo dengan era Presiden ke-2 RI, Soeharto.

"Sebetulnya aturan-aturan terkait usia di zaman Pak Harto lebih membawa kepentingan umum. Calon bupati/walikota minimal 30 tahun, gubernur 35 tahun, dan calon presiden/wakil presiden minimal 40 tahun," kata Mardani, lewat akun X miliknya, Senin (1/7).


Anggota Komisi II DPR itu membeberkan, saat ini anak-anak muda baru menyelesaikan kuliah S1 di usia 22 atau 23 tahun. Di usia itu mayoritas anak muda belum memiliki banyak pengalaman.

"Jadi biarkan semua menikmati proses. Kejiwaan itu beda dengan fisik atau asesoris, tidak bisa dikarbit dan instan. Kasihan publik jika dipaksakan untuk menerima yang belum matang," tegas Mardani.

Seperti diketahui, putusan KPU itu buntut dari perubahan aturan syarat usia calon kepala daerah yang dikeluarkan Mahkamah Agung (MA).

Keputusan MA menimbulkan kontroversi, karena dianggap menggelar karpet merah untuk putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, untuk maju Pilkada.

Kaesang masih berusia 29 tahun saat penetapan calon kepala daerah pada 22 September 2024 mendatang. Namun dia memenuhi syarat batas usia, karena pada saat pelantikan sudah berusia 30 tahun, usai ulang tahun pada 25 Desember.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya