Berita

Wakil Duta Besar Rusia, Veronika Novoseltseva/Ist

Dunia

Rusia: Kami Justru Lindungi Anak-anak Rusia atas Izin Orang Tua

MINGGU, 30 JUNI 2024 | 20:24 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Pemerintah Rusia tidak pernah membawa dan memisahkan anak-anak Ukraina dari keluarganya secara paksa. Sebaliknya, Rusia justru berusaha melindungi anak-anak selama operasi militer khusus berlangsung.

Demikian ditegaskan Wakil Duta Besar Federasi Rusia, Veronika Novoseltseva dalam merespons Aktivis HAM, Natalius Pigai yang menyebut ada ribuan anak Ukraina belum kembali ke keluarganya.

Baca: Natalius Pigai: Anak-Anak Korban Serangan Rusia Butuh Perhatian Dunia!


Novoseltseva mengurai, Federasi Rusia menerima sekitar 4,8 juta penduduk Ukraina, Republik Rakyat Donetsk, dan Republik Rakyat Lugansk sejak Februari 2022. Dari jumlah tersebut, 700 ribu di antaranya merupakan anak-anak.

"Mayoritas anak-anak datang ke wilayah-wilayah yang aman di Rusia bersama dengan orang tua atau kerabat mereka," kata Novoseltseva kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (30/6).

Tak hanya itu, anak-anak yatim yang datang di Federasi Rusia juga didampingi perwakilan sah, seperti direktur-direktur dan staf panti-panti asuhan anak yatim dan terlantar, atau yang berada di bawah asuhan keluarga-keluarga warga negara Rusia.

Apabila ditemukan anak-anak tanpa pendampingan yang sah, maka instansi terkait di negara bagian Federasi Rusia menyelesaikan situasi tersebut.

"Saya menegaskan di Rusia tidak ada program adopsi anak dari zona operasi militer khusus. Oleh karena itu, informasi tentang ribuan anak yang seakan-akan diadopsi sama sekali tidak benar," tegas Novoseltseva.

Federasi Rusia mengaku, tindakan yang mereka lakukan adalah bentuk pengasuhan dan perwalian. Rusia juga mengklaim, periode April-Oktober 2022 ada 380 anak yatim piatu dan anak-anak tanpa orang tua ditempatkan di keluarga-keluarga Rusia dalam rangka pengasuhan.
 
Sejak Agustus 2022, Federasi Rusia melakukan program rehabilitasi anak remaja dari wilayah terdampak operasi militer khusus. Hal ini diprakarsai Kantor Komisaris Hak Perlindungan Anak di Kantor Presiden Federasi Rusia.

Program rehabilitasi ini dilakukan kepada anak-anak Republik Rakyat Donetsk, Republik Rakyat Lugansk, Wilayah Zaporozhye dan Wilayah Kherson. Kemudian menyusul Wilayah Belgorod, Bryansk, dan Kursk.

"Program ini bertujuan untuk membantu anak-anak memulihkan diri dari stress akibat serangan militer Ukraina, beradaptasi dengan kondisi baru, dan menemukan peluang untuk membangun masa depan mereka. Setelah liburan, anak-anak pulang rumah bersama keluarga mereka," jelas Novoseltseva.

Penjelasan tersebut juga sekaligus meluruskan tudingan adanya kamp konsentrasi sebagai tempat anak-anak Ukraina korban operasi militer khusus.

"Bukan kamp konsentrasi, melainkan pusat-pusat rekreasi di Rusia bagian selatan. Penempatan ini juga atas keputusan orang tua mereka," pungkas Novoseltseva.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

UPDATE

Ketum PDIP Tinjau Kantor Baru Megawati Institute

Selasa, 20 Januari 2026 | 22:14

Polisi Bongkar Jaringan Senpi Ilegal Dipakai Begal, Dijual di Facebook Hingga Tokopedia

Selasa, 20 Januari 2026 | 22:09

Bupati Sudewo dan Tiga Kades Kajen Resmi Ditahan, Digiring ke Rutan Pakai Rompi Oranye

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:53

Wapres Gibran Blusukan ke Pasar Borong Daun Bawang

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:48

Istana Rayakan Prestasi Timnas Maroko sebagai Runner-Up Piala Afrika 2025

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:32

Polisi Sudah Periksa 10 Saksi dan Ahli Terkait Pelaporan Pandji Pragiwaksono

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:29

Komisi II Hanya Fokus Revisi UU Pemilu, Bukan Pilkada

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:22

Thomas Djiwandono Mundur dari Gerindra Usai Dicalonkan Jadi Deputi Gubernur BI

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:10

Bupati Pati Sudewo dan Tiga Kades Patok Harga hingga Rp225 Juta per Jabatan Perangkat Desa

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:00

Daftar 28 Perusahaan Sumatera yang Izinnya Dicabut Prabowo

Selasa, 20 Januari 2026 | 20:56

Selengkapnya