Berita

Wakil Duta Besar Rusia, Veronika Novoseltseva/Ist

Dunia

Rusia: Kami Justru Lindungi Anak-anak Rusia atas Izin Orang Tua

MINGGU, 30 JUNI 2024 | 20:24 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Pemerintah Rusia tidak pernah membawa dan memisahkan anak-anak Ukraina dari keluarganya secara paksa. Sebaliknya, Rusia justru berusaha melindungi anak-anak selama operasi militer khusus berlangsung.

Demikian ditegaskan Wakil Duta Besar Federasi Rusia, Veronika Novoseltseva dalam merespons Aktivis HAM, Natalius Pigai yang menyebut ada ribuan anak Ukraina belum kembali ke keluarganya.

Baca: Natalius Pigai: Anak-Anak Korban Serangan Rusia Butuh Perhatian Dunia!


Novoseltseva mengurai, Federasi Rusia menerima sekitar 4,8 juta penduduk Ukraina, Republik Rakyat Donetsk, dan Republik Rakyat Lugansk sejak Februari 2022. Dari jumlah tersebut, 700 ribu di antaranya merupakan anak-anak.

"Mayoritas anak-anak datang ke wilayah-wilayah yang aman di Rusia bersama dengan orang tua atau kerabat mereka," kata Novoseltseva kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (30/6).

Tak hanya itu, anak-anak yatim yang datang di Federasi Rusia juga didampingi perwakilan sah, seperti direktur-direktur dan staf panti-panti asuhan anak yatim dan terlantar, atau yang berada di bawah asuhan keluarga-keluarga warga negara Rusia.

Apabila ditemukan anak-anak tanpa pendampingan yang sah, maka instansi terkait di negara bagian Federasi Rusia menyelesaikan situasi tersebut.

"Saya menegaskan di Rusia tidak ada program adopsi anak dari zona operasi militer khusus. Oleh karena itu, informasi tentang ribuan anak yang seakan-akan diadopsi sama sekali tidak benar," tegas Novoseltseva.

Federasi Rusia mengaku, tindakan yang mereka lakukan adalah bentuk pengasuhan dan perwalian. Rusia juga mengklaim, periode April-Oktober 2022 ada 380 anak yatim piatu dan anak-anak tanpa orang tua ditempatkan di keluarga-keluarga Rusia dalam rangka pengasuhan.
 
Sejak Agustus 2022, Federasi Rusia melakukan program rehabilitasi anak remaja dari wilayah terdampak operasi militer khusus. Hal ini diprakarsai Kantor Komisaris Hak Perlindungan Anak di Kantor Presiden Federasi Rusia.

Program rehabilitasi ini dilakukan kepada anak-anak Republik Rakyat Donetsk, Republik Rakyat Lugansk, Wilayah Zaporozhye dan Wilayah Kherson. Kemudian menyusul Wilayah Belgorod, Bryansk, dan Kursk.

"Program ini bertujuan untuk membantu anak-anak memulihkan diri dari stress akibat serangan militer Ukraina, beradaptasi dengan kondisi baru, dan menemukan peluang untuk membangun masa depan mereka. Setelah liburan, anak-anak pulang rumah bersama keluarga mereka," jelas Novoseltseva.

Penjelasan tersebut juga sekaligus meluruskan tudingan adanya kamp konsentrasi sebagai tempat anak-anak Ukraina korban operasi militer khusus.

"Bukan kamp konsentrasi, melainkan pusat-pusat rekreasi di Rusia bagian selatan. Penempatan ini juga atas keputusan orang tua mereka," pungkas Novoseltseva.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

KPK Terbitkan Sprindik Baru Terkait TPPU Wali Kota Madiun Maidi

Rabu, 23 September 2026 | 18:27

Pemerintah Sediakan Pendidikan Gratis Mulai TK hingga SMA Lewat Dana BOS

Rabu, 23 September 2026 | 18:19

IHSG-Rupiah Kompak Parkir di Zona Hijau Usai BI Tahan Suku Bunga

Rabu, 23 September 2026 | 17:58

Beli Tiket MotoGP Indonesia 2026 via wondr by BNI Diskon hingga Rp300 Ribu

Rabu, 23 September 2026 | 17:41

Anggota DPRD Hingga Petinggi LSM Diperiksa KPK dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 23 September 2026 | 17:38

Prabowo Bentuk Tim Khusus Kaji Rencana Gratiskan Kuliah di PTN

Rabu, 23 September 2026 | 17:34

Bos BI Ungkap Investasi Asing Masuk RI Rp7,1Triliun, Ditopang SBN

Rabu, 23 September 2026 | 17:18

Legislator Nasdem Dorong Pembenahan Pelayaran, Belajar dari Kereta Api

Rabu, 23 September 2026 | 17:09

Pemerintah Bisa Lebih Repot Bila Daya Beli Kelas Menengah Terus Tertekan

Rabu, 23 September 2026 | 17:01

Prabowo Pantau Karhutla Sumatra-Kalimantan, 209,78 Hektare Masih Dipadamkan

Rabu, 23 September 2026 | 16:52

Selengkapnya