Berita

Ilustrasi buruh pabrik tekstil/Net

Bisnis

Ketua Kadin: Barang Impor Bikin Industri Tekstil Sekarat

JUMAT, 28 JUNI 2024 | 23:29 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Banjir barang impor diyakini menjadi salah satu penyebab goyahnya industri tekstil di Indonesia saat ini. Karena itu, Pemerintah harus menjaga dan memperketat masuknya barang impor ke dalam negeri.

"Kita perlu menjaga yaitu masuknya barang impor, yang saya katakan dipertanyakan, karena mengganggu pasar, khususnya tekstil," ujar Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Arsjad Rasjid, Jumat (28/6).

Dikatakan Arsjad, industri tekstil sebenarnya bisa berkembang pesat dengan hanya memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri saja. Sebab, kebutuhan tekstil seperti pakaian jadi masyarakat di dalam negeri sangat besar.


"Padahal kalau kita bicara tekstil kita, kebutuhan market industri tekstil di Indonesia itu besar sekali. Jadi sebetulnya industri tekstil dengan menggunakan domestic market saja itu mereka bisa besar dan survive," jelasnya.

Bahkan, menurut Arsjad, industri tekstil bisa berkembang pesat kalau pelaku usaha nasional bisa mengekspor produk mereka ke negara lain. Dengan catatan, pemerintah juga dapat menetapkan aturan yang tepat untuk mencegah masuknya barang impor.

"Kalau kita bisa menggunakan domestic market kita dan lalu kita attack ke luar, wah itu lebih hebat lagi," sambungnya.

Sayangnya, lanjut Arsjad, gempuran barang impor telah membuat para pelaku usaha dalam negeri kalah saing, terutama dari sisi harga.

"Jadi memang ini harus kita jaga barang-barang impor karena mengganggu kondisi yang ada. Kita harus menjaga kondisi market kita. Janganlah kita hanya menjadi pasar," tegas Arsjad.

Pernyataan Ketua Kadin ini dikeluarkan setelah Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) mengungkapkan ada sekitar 13.800 buruh tekstil yang telah mengalami PHK sejak awal 2024 hingga awal Juni 2024, sebagai imbas dari menyusutnya penjualan, dan tutupnya pabrik-pabrik tekstil, seperti grup Sritex.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

PT CNI Serahkan Duit Rp401 Miliar ke Kejagung

Senin, 31 Agustus 2026 | 20:27

Detik-Detik Bareskrim Gerebek Kasino di Batam: Pemain Panik, Rp7,7 Miliar Disita

Senin, 31 Agustus 2026 | 20:23

Owner VIMA Buka Suara soal Legalitas dan Perizinan Resmi

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:51

Masyarakat Diminta Berikan Data Jujur untuk Sukseskan Sensus Ekonomi 2026

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:46

Enam Perusahaan di Kalimantan Disanksi Terkait Karhutla

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:38

Corpus Juris Civilis Tahun 528 M sebagai Fondasi Hukum Modern

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:34

Destry Pimpin BI Cerminkan Kuatnya Kepemimpinan Perempuan

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:24

Prabowo Tahu Persis Siapa yang Ingin Menjatuhkannya

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:05

PGNMAS Boyong BerandaMAS di Danantara Housing Expo 2026

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:03

Kemenperin Minta Tambahan Anggaran Rp1,72 Triliun

Senin, 31 Agustus 2026 | 18:54

Selengkapnya