Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Kepala BSSN Harus Mundur atau Dimundurkan Presiden

JUMAT, 28 JUNI 2024 | 21:31 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Sejumlah pihak yang paling bertanggungjawab atas peretasan Pusat Data Nasional (PDN) sementara harus mundur atau dimundurkan dari jabatannya.

Dua pihak yang dianggap paling bertanggungjawab terhadap PDN adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

"Menteri Kominfo dan Kepala BSSN harus legawa mundur dari jabatannya atau dimundurkan oleh Presiden Jokowi," kata Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi dalam keterangannya, Jumat (28/6).


Menurut Haidar, mundur atau dimundurkan oleh Presiden merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kegagalan menjalankan amanat yang dipercayakan kepadanya. Selain melakukan evaluasi dan perbaikan untuk ke depannya.

"Ketegasan Presiden Jokowi sangat dibutuhkan untuk menjaga kepercayaan publik agar tidak anjlok lebih dalam lagi. Desakan publik semakin kuat dan mereka menantikan ketegasan itu," kata Haidar.

Pasalnya, peretasan terhadap PDN tidak hanya menyebabkan kerugian negara dan mengganggu pelayanan publik, tapi juga telah mengancam pertahanan dan keamanan negara.

"Ada atau tidaknya data yang bocor, peretasan terhadap PDN telah mengancam pertahanan dan keamanan negara. Segala sesuatu yang menyangkut pertahanan dan keamanan negara tidak bisa ditolerir," pungkas Alwi.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Utang dan Delusi Pembangunan

Rabu, 16 September 2026 | 05:52

Tak Ulangi Kesalahan Purbaya, Suahasil Diharapkan Terus Gelorakan Ekonomi Konstitusi

Rabu, 16 September 2026 | 05:22

Pengukuhan Pengurus PERKAPI Bakal Dihadiri Menhum dan Ketua Komisi XIII DPR

Rabu, 16 September 2026 | 04:44

Fungsi KDKMP yang ‘Disabotase’

Rabu, 16 September 2026 | 04:24

Menhan Sjafrie Apresiasi Bantuan Jepang dalam Atasi Karhutla

Rabu, 16 September 2026 | 03:57

Politikus Senior PKS: PPHN Jangan jadi RPJPN Kedua

Rabu, 16 September 2026 | 03:30

38 Aset Senilai Rp846 Miliar Disita Kejagung dalam Kasus Febrie

Rabu, 16 September 2026 | 03:03

Kegiatan Belajar di SMPN 16 Medan Pulih 100 Persen Usai Dilanda Banjir

Rabu, 16 September 2026 | 02:48

WNA Malaysia Laporkan Pamen Polri Terkait Kasus Investasi Emas ke Bareskrim

Rabu, 16 September 2026 | 02:24

Kemensos Apresiasi Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Sulsel Mulai Beroperasi

Rabu, 16 September 2026 | 01:59

Selengkapnya