Berita

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas)/RMOL

Politik

PAN Majukan Kongres untuk Redam Kecewa Pengurus Daerah ke Zulhas

JUMAT, 28 JUNI 2024 | 17:32 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Rencana Partai Amanat Nasional (PAN) memajukan jadwal pelaksanaan kongres, diperkirakan sebagai upaya mencegah munculnya kekecewaan dari pengurus daerah terhadap kepemipinan Ketua Umum Zulkifli Hasan alias Zulhas.

Pengamat politik Citra Institute Efriza menilai, keterangan elite PAN di pengurus pusat, dapat ditafsirkan tengah bermanuver untuk mempertahankan kepemimpinan Zulhas.

Pasalnya, dia memperkirakan kekecewaam tidak terhindarkan terjadi, mengingat masih ada hajatan akbar lima tahunan, yakni pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang digelar serentak di akhir tahun 2024 ini.


"PAN memajukan Kongres PAN ditenggarai adanya upaya untuk mencegah gelombang kekecewaan dari daerah-daerah terhadap Zulhas pasca pilkada," ujar Efriza kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (28/6).

Namun, lanjut Efriza menjelaskan, jika jadwal kongres tak diubah atau tetap dilaksanakan Februari 2025, maka kemungkinan besar dapat terjadi kekecewaan di tingkat daerah akibat situasi dan hasil Pilkada 2024.

"Misalnya, pengambilan keputusan di pusat yang tidak transparan,  keputusan pusat yang tidak mewakili suara arus bawah dari daerah tentang figur yang didukung, maupun hasil akhir di Pilkada yang jika mengecewakan juga turut mengundang kekecewaan kader-kader PAN," urainya.

Maka dari itu, dosen ilmu pemerintahan Universitas Pamulang itu memandang, jika Konres PAN digelar Agustus 2024 ini, maka banyak kader-kader potensial, elite partai, maupun pimpinan-pimpinan daerah yang punya kepentingan besar memutuskan mempertahankan kepemimpinan Zulhas.

"Misalnya bagi mereka yang berproses di Pilkada, sehingga mendukung Zulhas adalah bagian dari upaya mendapatkan simpatik maupun kepercayaan dari Ketua Umum Zulhas dan pimpinan di pusat saat ini," demikian Efriza.



Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya