Berita

Rapat Kerja Daerah (Rakerda) IV dan V DPD PDI Perjuangan Jawa Barat/RMOLJabar

Politik

Ono Surono Resmi Jadi Jagoan Banteng di Pilgub Jabar 2024

JUMAT, 28 JUNI 2024 | 03:56 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Ketua DPD PDIP Jawa Barat (Jabar) Ono Surono resmi diusung sebagai bakal calon gubernur pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 mendatang.

Keputusan ini diambil berdasarkan hasil Rapat Kerja Daerah (Rakerda) IV dan V DPD PDIP Jabar yang digelar di Hotel Aston Cirebon, Kamis (27/6).

Sekretaris DPD PDIP Jabar Ketut Sustiawan mengungkapkan pihaknya, telah menerima aspirasi dari tingkat bawah dan sepakat menetapkan Ono Surono untuk maju dalam kontestasi Pilgub Jabar.


"Maka dengan memperhatikan suara arus bawah kader partai, kesungguhan beliau dalam bersosialisasi serta respons dukungan masyarakat, kami mengusulkan Bapak Ono Surono, ST, Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat untuk menjadi Calon Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat periode 2024/2029," ucap Ketut dikutip Kantor Berita RMOLJabar.

Dia menambahkan dalam Rakerda ini juga disosialisasikan hasil Rakernas V kepada para kader PDIP di Jabar, salah satunya adalah memperkuat konsolidasi jelang Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024.

Lanjut dia, dalam pemilihan Kepala Daerah 2024 dilaksanakan secara serentak, diperlukan sinergitas dalam memenangkan Pemilukada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan semangat gotong royong.

“Salah satu yang ditekankan di Rakernas adalah PDI Perjuangan harus menang total di Pilkada 2024. Pada pilkada sebelumnya kita berhasil di 50 persen. Mudah-mudahan dengan semangat yang masih membara kita bisa memenangkan mayoritas pilkada di Indonesia termasuk di Jawa Barat,” tegasnya.

Bendahara DPD PDIP Jabar, Ineu Purwadewi Sundari mengungkap, dalam Rakerda ini pihaknya juga menyoroti sejumlah persoalan yang dihadapi rakyat Indonesia akhir-akhir ini.

Salah satunya adalah dengan meminta pemerintah daerah meninjau ulang sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang banyak merugikan calon siswa salah satunya adalah dengan menghapus sistem zonasi.

"Tentu ini merugikan terutama bagi siswa yang jauh dari lokasi sekolah. Kami meminta agar pemerintah membuat sistem PPDB yang efektif dan efisien secara keseluruhan prosesnya termasuk kesiapan sarana dan prasarana juga pemerataan pembangunan unit sekolah baru," beber Ineu.

Selain itu, partai berlambang banteng moncong putih ini mendorong pembentukan kelompok usaha pertanian, peternakan, UMKM dan lembaga seperti koperasi atau yayasan yang dikelola oleh kader partai untuk mendapatkan bantuan dari Pemerintah.

Pihaknya, juga menginstruksikan seluruh kader untuk berpartisipasi aktif dalam upaya pemberantasan Bank Emok, Pinjol (Pinjaman Online dan Judol (Judi Online), dengan memberikan edukasi dan mencarikan solusi misalnya membangun kerjasama dengan Pegadaian dan atau Bank-Bank Pemerintah dengan syarat yang dipermudah.

"PDI Perjuangan mendorong menghidupkan koperasi yang ada di masyarakat, terutama koperasi yang memenuhi kebutuhan pokok rakyat sehingga tidak mudah terbebani oleh biaya inflasi atas komoditas tersebut," ujarnya.

Tak hanya itu, kata Ineu, negara ini pun dihadapkan dengan permasalahan pangan. Dia memandang harus ada gerakan maupun tindakan dari partai untuk bisa menghadapi krisis pangan dan menangani harga sembako yang makin merangkak.

“Semua yang kami bahas di Rakerda ini tentunya berujung kepada kesejahteraan rakyat Jawa Barat,” pungkas Wakil Ketua DPRD Jabar ini.

Populer

Negara Jangan Kalah dari Mafia, Copot Dirjen Bea Cukai

Selasa, 10 Februari 2026 | 20:36

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kekayaan Fadjar Donny Tjahjadi yang Kabarnya Jadi Tersangka Korupsi CPO-POME Cuma Rp 6 Miliar, Naik Sedikit dalam 5 Tahun

Selasa, 10 Februari 2026 | 18:12

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

UPDATE

Board of Peace: Pergeseran Rational Choice ke Pragmatisme Politik

Sabtu, 21 Februari 2026 | 03:45

Ketua BEM UGM Dituduh LGBT Hingga Sering Nyewa LC

Sabtu, 21 Februari 2026 | 03:25

Kawasan Industri Jateng Motor Baru Transformasi Ekonomi Nasional

Sabtu, 21 Februari 2026 | 02:58

Ustaz Adi Hidayat Sambangi Markas Marinir

Sabtu, 21 Februari 2026 | 02:42

Ketua BEM UGM: Semakin Ditekan, Justru Kami Semakin Melawan

Sabtu, 21 Februari 2026 | 02:26

Praktisi Hukum: Pasal 2 dan 3 UU Tipikor Bisa jadi Alat Kriminalisasi Pengusaha

Sabtu, 21 Februari 2026 | 02:06

PBNU dan Majelis Alumni IPNU Peroleh Wakaf Alquran di Bulan Ramadan

Sabtu, 21 Februari 2026 | 01:45

Kejagung Tegaskan Hukuman Mati ABK di Kasus Narkoba sesuai Fakta Hukum

Sabtu, 21 Februari 2026 | 01:30

Mantan Danyon Sat 71.2 Kopassus Jabat Dandim 0509 Kabupaten Bekasi

Sabtu, 21 Februari 2026 | 01:15

KPK Bakal Kulik Dugaan Aliran Uang Suap Importasi ke Dirjen Bea Cukai

Sabtu, 21 Februari 2026 | 01:00

Selengkapnya