Berita

Volvo EX30/Net

Otomotif

Gara-gara Tarif Bea Masuk, Pengiriman Mobil Listrik Volvo ke AS Tertunda

KAMIS, 27 JUNI 2024 | 12:35 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Volvo Cars akan menunda pengiriman model kendaraan listrik (EV) terlarisnya ke Amerika Serikat.

EX30 dijadwalkan dikirim ke pelanggan AS pada musim gugur ini, namun setelah AS memberlakukan bea lebih dari 100 persen pada impor kendaraan listrik Tiongkok, Volvo akhirnya membatalkan rencana tersebut dan menundanya hingga tahun 2025.

"Volvo akan focus membangun model tersebut di pabriknya yang berada di Belgia," kata Bjorn Annwall, wakil kepala eksekutif dan kepala komersial perusahaan, dikutip dari Bloomberg, Kamis (27/6).


"Kami telah memutuskan untuk menunggu pengenalan pasar sehingga kami dapat mengoptimalkan jejak kami, karena ada tarif baru dari AS," katanya, sambal menyayangkan bahwa Uni Eropa juga akan melakukan hal yang sama seperti AS.

"Pelanggan kami di AS yang berharap untuk menerima mobil tersebut pada musim gugur ini, sayangnya baru akan dikirimkan pada tahun depan," tambahnya lagi.

Uni Eropa telah memberi tahu para produsen mobil, termasuk pemilik mayoritas Volvo, Zhejiang Geely Holding Group, bahwa mereka akan mengenakan tarif yang jauh lebih tinggi pada mobil baterai-listrik dari Tiongkok pada tanggal 4 Juli. Hal ini menyusul penyelidikan terhadap subsidi yang dimulai tahun lalu.

Volvo mulai memproduksi EX30 di Zhangjiakou, Tiongkok, dan secara bertahap akan meningkatkan produksi SUV kecil tersebut di Belgia tahun depan. Itu berarti bea tambahan sebesar 20 persen dapat dikenakan pada EX30 yang diimpor ke Eropa selama sekitar satu tahun jika tarif UE mulai berlaku bulan depan.

Tarif yang diberlakukan oleh AS tentu saja akan sangat berdampak terhadap kinerja perusahaan dan klien mereka. Untuk saat ini, menurut Annwal, permasalahan itu masih bisa diatasi karena mereka hanya akan mengirim satu model saja. Namun, ia juga mengkhawatirkan jika ke depannya ada perang dagang yang lebih luas lagi.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya