Berita

Presiden Kenya William Ruto/Net

Dunia

Kenya Batal Naikkan Pajak Setelah Protes Mematikan

KAMIS, 27 JUNI 2024 | 12:39 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Rancangan undang-undang Kenya yang berisi kenaikan pajak akan dicabut dan tidak diteruskan setelah adanya aksi protes mematikan yang menewaskan lebih dari 20 orang.

Keputusan itu diumumkan Presiden Kenya William Ruto dalam sebuah pernyataan, seperti dimuat Reuters pada Kamis (27/6).

Ruto memperingatkan bahwa pembatalan RUU itu akan berdampak pada kurangnya dana program pembangunan yang akan membantu petani dan guru sekolah serta upaya menurunkan beban utang luar negeri.


"Saya mengakui dan oleh karena itu saya tidak akan menandatangani RUU Keuangan tahun 2024 dan selanjutnya RUU tersebut akan ditarik,” ujarnya.

Pemerintahan Ruto terkejut dengan aksi protes warga yang menentang RUU pajak tersebut.

Unjuk rasa yang awalnya damai itu berubah menjadi kekerasan pada hari Selasa (25/6), ketika anggota parlemen mengesahkan undang-undang tersebut dan polisi menembakkan peluru tajam ke arah massa yang menggeruduk gedung parlemen.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Kenya yang didanai negara mengatakan telah mencatat 22 kematian dan 300 korban luka-luka.

Pemerintahan Ruto yang kekurangan uang mengatakan kenaikan RUU kenaikan pajak diperlukan untuk membayar utang negara yang sangat besar, yaitu sekitar 78 miliar dolar AS atau setara dengan sekitar 70 persen PDB negara itu.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya