Berita

Presiden Kenya William Ruto/Net

Dunia

Kenya Batal Naikkan Pajak Setelah Protes Mematikan

KAMIS, 27 JUNI 2024 | 12:39 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Rancangan undang-undang Kenya yang berisi kenaikan pajak akan dicabut dan tidak diteruskan setelah adanya aksi protes mematikan yang menewaskan lebih dari 20 orang.

Keputusan itu diumumkan Presiden Kenya William Ruto dalam sebuah pernyataan, seperti dimuat Reuters pada Kamis (27/6).

Ruto memperingatkan bahwa pembatalan RUU itu akan berdampak pada kurangnya dana program pembangunan yang akan membantu petani dan guru sekolah serta upaya menurunkan beban utang luar negeri.

"Saya mengakui dan oleh karena itu saya tidak akan menandatangani RUU Keuangan tahun 2024 dan selanjutnya RUU tersebut akan ditarik,” ujarnya.

Pemerintahan Ruto terkejut dengan aksi protes warga yang menentang RUU pajak tersebut.

Unjuk rasa yang awalnya damai itu berubah menjadi kekerasan pada hari Selasa (25/6), ketika anggota parlemen mengesahkan undang-undang tersebut dan polisi menembakkan peluru tajam ke arah massa yang menggeruduk gedung parlemen.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Kenya yang didanai negara mengatakan telah mencatat 22 kematian dan 300 korban luka-luka.

Pemerintahan Ruto yang kekurangan uang mengatakan kenaikan RUU kenaikan pajak diperlukan untuk membayar utang negara yang sangat besar, yaitu sekitar 78 miliar dolar AS atau setara dengan sekitar 70 persen PDB negara itu.

Populer

Fenomena Seragam Militer di Ormas

Minggu, 16 Februari 2025 | 04:50

Asian Paints Hengkang dari Indonesia dengan Kerugian Rp158 Miliar

Sabtu, 15 Februari 2025 | 09:54

Bos Sinarmas Indra Widjaja Mangkir

Kamis, 13 Februari 2025 | 07:44

Temuan Gemah: Pengembang PIK 2 Beli Tanah Warga Jauh di Atas NJOP

Jumat, 14 Februari 2025 | 21:40

PT Lumbung Kencana Sakti Diduga Tunggangi Demo Warga Kapuk Muara

Selasa, 18 Februari 2025 | 03:39

Pengiriman 13 Tabung Raksasa dari Semarang ke Banjarnegara Bikin Heboh Pengendara

Senin, 17 Februari 2025 | 06:32

Dugaan Tunggangi Aksi Warga Kapuk Muara, Mabes Polri Diminta Periksa PT Lumbung Kencana Sakti

Selasa, 18 Februari 2025 | 17:59

UPDATE

KPK Ngeles Soal Periksa Keluarga Jokowi

Jumat, 21 Februari 2025 | 19:34

Indonesia Tak Boleh Terus Gelap!

Jumat, 21 Februari 2025 | 19:33

Kepada Ketua DPRD, Tagana Kota Bogor Sampaikan Kebutuhan Ambulans

Jumat, 21 Februari 2025 | 19:20

Kepala Daerah yang Tak Ikut Retret Perlu Dikenakan Sanksi

Jumat, 21 Februari 2025 | 19:19

DPP Golkar Didesak Batalkan SK Pengangkatan Ketua DPRD Binjai

Jumat, 21 Februari 2025 | 19:15

Tantangan Anak Muda Bukan Hanya Cita-cita, Tetapi Ancaman Penyalahgunaan Narkoba

Jumat, 21 Februari 2025 | 19:02

Bareskrim Ungkap Jaringan Judol Internasional Beromzet Ratusan Miliar

Jumat, 21 Februari 2025 | 18:54

HIPMI Yakin Kaltara Bisa Maju di Bawah Kepemimpinan Zainal-Ingkong

Jumat, 21 Februari 2025 | 18:49

Nusron Pecat 6 Pegawai Pertanahan Bekasi

Jumat, 21 Februari 2025 | 18:44

GAK LPT Desak Presiden Terbitkan Perppu Cabut UU KPK

Jumat, 21 Februari 2025 | 18:32

Selengkapnya