Berita

Anggota Komite IV DPD RI asal Aceh, H. Sudirman alias Haji Uma/Net

Politik

Senator Aceh Minta BSI Dievaluasi Total Perbaiki Citra Publik

RABU, 26 JUNI 2024 | 05:49 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Anggota Komite IV DPD RI asal Aceh, H. Sudirman menilai evaluasi secara komprehensif menjadi langkah penting yang harus dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) imbas penarikan dana berjumlah besar oleh PP Muhammadiyah beberapa waktu lalu.

Menurutnya, evaluasi menyeluruh tidak hanya dilakukan dalam kaitannya dengan kejadian penarikan dana yang dilakukan PP Muhammadiyah. Namun juga meliputi berbagai aspek terkait profesionalitas kinerja dan kualitas layanan publik.

"Dalam pandangan kami selaku anggota Komite IV DPD RI, yang salah satu bidang kerjanya meliputi sektor perbankan dan BSI bagian dari mitra kami. Dengan apa yang terjadi, evaluasi menyeluruh menjadi sebuah urgensi yang mesti dilakukan oleh BSI,” ujar tokoh yang populer disapa Haji Uma oleh masyarakat Aceh itu dalam keterangannya yang diterima redaksi, Selasa (25/6).


Dia menambahkan, evaluasi menjadi langkah penting guna memperbaiki segala kelemahan sehingga kedepan BSI menjadi lebih baik dan profesional dalam segala aspek, terutama kinerja manajemen serta kualitas layanan publik.

"Apalagi mengingat, kasus penarikan dana berjumlah besar oleh PP Muhammadiyah ikut mempengaruhi opini dan kepercayaan serta citra BSI di mata publik saat ini. Jadi, evaluasi untuk perbaikan bagian upaya guna memperbaiki citra BSI di mata publik,” jelasnya.  

Sementara terkait dengan kasus penarikan dana PP Muhammadiyah, dirinya menilai evaluasi spesifik juga harusnya segera dilakukan sehingga publik mendapat penjelasan terkait hal ini.

Dengan begitu, publik menjadi jelas dan tidak berasumsi liar yang kemudian berdampak bagi citra BSI.

"Sebagai representasi masyarakat Aceh, di mana BSI menjadi perbankan utama dan dominan. Kami meminta BSI menjelaskan kepada publik terkait hal tersebut agar tidak berkembang asumsi liar yang akan berdampak terhadap citra BSI,” tutup Haji Uma.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

KPK Panggil Pejabat Perum Bulog di Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:27

DPR Terima Masukan Buruh untuk RUU Ketenagakerjaan, FSP BUMN Bersatu Ikut Hadir

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:22

GOTO Bantah Didepak MSCI karena Kinerja, Sebut Keputusan Bersifat Teknis

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:17

Bos Narkoba Kampung Bahari Ditangkap Saat Penggerebekan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:11

KPK Periksa Ketua DPD PAN Jakut Bebizie Sri Mulyati di Kasus Rita Widyasari

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:05

Penangguhan Bansos Pelaku Judol Harus Beri Efek Jera

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:33

Calon Hakim Agung Hari Sih Advianto Tawarkan Desain Baru Hukum Pajak

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:28

Pemberdayaan Perempuan Lewat MBG Perkuat Kesejahteraan Keluarga

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:24

Ini Alasan MSCI Depak GOTO dari Indeks

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:20

Bantah Kejar Pajak Kontrakan, Purbaya: Nggak Ada Perintah Itu

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:17

Selengkapnya