Berita

Ketua Tim Hukum Penyelamat PBB, Luthfi Yazid, dan mantan Wakil Ketua Umum PBB, Fuad Zakaria, di Kantor Ditjen AHU Kemenkumham, Jakarta Selatan, Selasa (25/6)/Ist

Politik

Kemenkumham Diminta Batalkan Kepengurusan Baru PBB

SELASA, 25 JUNI 2024 | 15:50 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Penyelamat Partai Bulan Bintang (PBB) meminta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) membatalkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan PBB yang baru di bawah kepemimpinan Pj Ketua Umum, Fahri Bachmid.

Ketua Tim Hukum Penyelamat PBB, Luthfi Yazid, menilai kepengurusan Fahri Bachmid mengandung cacat administrasi.

"Kami minta SK tersebut dibatalkan, dan kami harus menempuh prosedur keberatan administratif lebih dulu. Kami berharap dibatalkan, dicabut oleh Menkum HAM," kata Luthfi Yazid, kepada wartawan, di Ditjen AHU Kemenkumham, Jakarta Selatan, Selasa (25/6).

SK dimaksud adalah Keputusan Tata Usaha Negara Nomor M.HH-02.AH.11.03 tahun 2024 tentang Pengesahan Perubahan AD dan ART PBB.

Selanjutnya Keputusan Tata Usaha Negara Nomor M.HH-04.AH.11.02 tahun 2024 tentang Pengesahan Susunan dan Personalia DPP PBB tertanggal 12 Juni 2024.

Menurutnya, dugaan cacat administratif pengurusan baru karena pembentukannya tidak menempuh proses Musyawarah Dewan Partai (MDP) dan steering committee.

Terlebih banyak pengurus inti PBB yang tidak masuk, diantaranya Waketum PBB, Fuad Zakaria, dan Sekretaris Jenderal PBB, Afriansyah Noor.

Luthfi juga mengatakan, mantan Ketua Umum DPP PBB, Yusril Ihza Mahendra, dinilai sebagai salah satu pihak yang diduga melakukan tindakan ketidakadilan.

"Karena yang diajukan Pak yusril itu permohonan yang penuh rekayasa. Pak Yusril penuh rekayasa, penuh manipulasi terhadap permohonan yang diajukan kepada menteri," katanya.

Terlebih Afriansyah Noor yang menjabat sebagai Sekjen tak dilibatkan, dan justru langsung dicopot.

Sementara itu Wakil Ketua Umum PBB, Fuad Zakaria, mengatakan, tak hanya Afriansyah Noor, beberapa pengurus partai juga tak dilibatkan.

"Ada 12 pengurus, 3 wakil ketua, termasuk saya, dan wakil sekjen," kata Fuad, sembari berharap Kemenkumham mendengar aspirasi para petinggi PBB itu.

Menyikapi itu, redaksi telah mencoba menghubungi Fahri Bachmid, namun belum ada tanggapan sama sekali.

Populer

Mahfud MD: Jangan Lempar Batu ke Unair, Tapi Sembunyi Tangan

Minggu, 07 Juli 2024 | 10:21

Krakatau Steel Terancam Kolaps, Erick Thohir Dituntut Tanggung Jawab

Minggu, 07 Juli 2024 | 15:56

Otoriter Dilarang Pimpin Perguruan Tinggi

Minggu, 07 Juli 2024 | 12:05

KPK Perlu Selidiki Program KKP Ekspor BBL Berkedok Budidaya

Selasa, 09 Juli 2024 | 18:28

Pejabat PLN Resmi Ditahan KPK

Selasa, 09 Juli 2024 | 18:23

Pengusaha Tambang Haji Romo Diancam Dijemput Paksa KPK

Minggu, 14 Juli 2024 | 17:02

Bey Machmudin: HR Nuriana Sosok yang Disiplin dan Merakyat

Kamis, 11 Juli 2024 | 14:51

UPDATE

Panji Gumilang Resmi Bebas Hari Ini

Rabu, 17 Juli 2024 | 17:59

Total 160 Jurnalis Tewas di Perang Gaza

Rabu, 17 Juli 2024 | 17:54

Walikota Semarang dan Suami Terlibat 3 Kasus Korupsi

Rabu, 17 Juli 2024 | 17:47

Merasa Rugi, Trump Minta Taiwan Bayar Bantuan Militer AS

Rabu, 17 Juli 2024 | 17:42

Walikota Semarang Mbak Ita dan Suaminya Dicegah KPK Agar Tidak Pergi ke LN

Rabu, 17 Juli 2024 | 17:38

Dinilai Cocok Dampingi Airin, Arief Wismansyah Justru Pingin jadi Gubernur

Rabu, 17 Juli 2024 | 17:36

Mantan Ketua Gerindra Malut Muhaimin Syarif Nyuap AGK Rp7 M

Rabu, 17 Juli 2024 | 17:19

Antivirus Kaspersky Mulai Hentikan Penjualan di AS

Rabu, 17 Juli 2024 | 17:16

Anak Netanyahu Berani Sebut Qatar Negara Sponsor Teroris

Rabu, 17 Juli 2024 | 17:14

Direktur HUPI: Etnis Uighur Dipaksa Ikut Kelas Komunis Setiap Malam

Rabu, 17 Juli 2024 | 17:08

Selengkapnya