Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Sektor Swasta jadi Pendorong Indonesia Raih Status Berpendapatan Tinggi

SELASA, 25 JUNI 2024 | 08:47 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Sektor swasta yang lebih produktif, tangguh dan dinamis menjadi pendorong Indonesia menuju status negara berpendapatan tinggi (high income country).

Ekonom utama Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste Habib Rab mengatakan, peran sektor swasta menjadi pendorong signifikan bagi ekspansi dan inovasi perekonomian. Hal itu ia sampaikan,
terkait Laporan Prospek Perekonomian Indonesia edisi Juni 2024.

Menurutnya, fokus harus bergeser pada perwujudan potensi bisnis Indonesia dan pengembangan sektor swasta yang tangguh dan dinamis sebagai penggerak Indonesia menuju status negara berpenghasilan tinggi.

Menurutnya, fokus harus bergeser pada perwujudan potensi bisnis Indonesia dan pengembangan sektor swasta yang tangguh dan dinamis sebagai penggerak Indonesia menuju status negara berpenghasilan tinggi.

Hal tersebut menjadi salah satu jalan yang harus dilalui Indonesia menuju ekonomi yang lebih dinamis dan produktif dan mencapai tujuannya untuk naik dari status pendapatan menengah ke status pendapatan tinggi pada 2045.

"Dibutuhkan peningkatan investasi dan dinamisme sektor swasta untuk mempercepat pertumbuhan jangka panjang. Hal ini memerlukan adanya reformasi regulasi yang membantu membuka pasar dan meningkatkan produktivitas perusahaan di bidang manufaktur dan jasa," ujar Habib, di Jakarta, dikutip Selasa (25/6).

Untuk melampaui status sebagai negara berpenghasilan menengah, Indonesia harus mempercepat pertumbuhan tahunan menjadi lebih dari 6 persen. Artinya, Indonesia membutuhkan pertumbuhan produktivitas sebesar 3 persen, yakni satu poin persentase lebih tinggi daripada rata-rata saat ini.

Habib pun menekankan, agar tujuan mencapai status negara berpenghasilan tinggi dapat terwujud pada 2045, sektor swasta dituntut untuk menjadi jauh lebih dinamis dan produktif.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

PT DSI Resmi jadi BUMN dan Siap Buka Rekrutmen

Senin, 25 Mei 2026 | 23:14

Pengacara Blueray Cargo Ragu Amplop Suap Kode 1 Diterima Dirjen Bea Cukai

Selasa, 26 Mei 2026 | 23:19

Blusukan Jokowi Sulit Naikkan Suara PSI, Apalagi Goyang PDIP

Senin, 01 Juni 2026 | 04:00

UPDATE

Meluruskan Hari Lahirnya Pancasila: Dari Piagam Jakarta Hingga Dekrit Presiden

Selasa, 02 Juni 2026 | 20:01

Kuasa Hukum Gus Yaqut Sebut Tidak Ada Konfirmasi Aliran Dana

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:46

RI Impor Emas 2,5 Ton pada April 2026, Australia jadi Pemasok Terbesar

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:16

Saksi Perkara Maluku, Thobahul Aftoni Akui Mardiono Ketum PPP

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:13

BEM PTMA: MBG adalah Investasi Jangka Panjang Menuju Indonesia Emas

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:09

Gerinda Sebut Lawatan Prabowo Perkokoh Posisi Indonesia di Kancah Dunia

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:08

KPK Tahan Tiga Tersangka Korupsi Pembangunan Gedung Pemkab Lamongan

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:05

Habiburokhman: Zaman Pak Dino Sehebat Apa sih?

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:50

Daftar Harga LPG 5,5 kg dan 12 Kg Terbaru, Cek Tiap Provinsi

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:47

SPI: Nasionalisme dan Kepastian Hukum Harus Seimbang

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:46

Selengkapnya