Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi putusan Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta yang mengabulkan langkah hukum perlawanan atau Verzet yang diajukan KPK atas putusan sela yang membebaskan Hakim Agung nonaktif, Gazalba Saleh.
Apresiasi itu disampaikan Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak merespon putusan PT Jakarta yang telah dibacakan pada hari ini, Senin (24/6).
"Saya sependat dab memberi apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Majelis Hakim PT Jakarta yang membatalkan Putusan PN Tipikor Jakarta tersebut dengan pertimbangan yang rasiolegis," kata Tanak kepada wartawan.
Tanak menjelaskan, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang membebaskan Gazalba Saleh tidak berdasar dan tidak beralasan atas hukum.
Mengingat, berdasarkan Pasal 43 UU Tipikor Juncto UU 30/2022 tentang KPK Juncto Pasal 1 Ayat 3 Juncto Pasal 6 huruf e UU 19/2019 tentang KPK, KPK diberi kewenangan melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, eksekusi, hingga koordinasi dan supervisi dalam pemberantasan Tipikor.
"Dari ketentuan UU tersebut, jelaslah bahwa KPK punya kewenangan melakukan penuntutan. Oleh karena itu, Jaksa di KPK yang bertugas melakukan tugas sebagai penuntut umum tidak perlu mendapat pendelegasian kewenangan dari Jaksa Agung, cukup mendapat surat perintah dari pimpinan KPK," terang Tanak.
Karena kata Tanak yang berlatarbelakang Jaksa ini menilai, pendelegasian kewenangan dari Jaksa Agung dilakukan apabila KPK tidak punya kewenangan sebagai penuntut umum.
"Ironisnya lagi Hakim yang memutus putusan sela tersebut adalah hakim yang notabene adalah sebagai Hakim yang menangani perkara SYL (Syahrul Yasin Limpo). Pertanyaannya, kenapa saat beliau menangani perkara SYL, Hakim tersebut tidak membuat putusan sela seperti perkara terdakwa Gazalba karena hakim menurut hukum acara pidana berwenang memutus putusan seperti perkara terdakwa Gazalba meskipun tidak dimohonkan oleh terdakwa atau kuasa hukumnya," pungkas Tanak.
Majelis Hakim PT Jakarta yang diketuai Subachran Hardi Mulyono, dan dua Hakim Anggota, Sugeng Riyono dan Anthon R Saragih telah mengabulkan perlawanan KPK terhadap putusan sela Gazalba.
"Menerima permintaan banding perlawanan penuntut umum. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst tanggal 27 Mei 2024 yang dimintakan banding perlawanan tersebut," kata Hakim Ketua, Subachran Hardi Mulyono saat sidang di PT Jakarta, Senin (24/6).
PT Jakarta memerintahkan agar sidang kasus gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh dilanjutkan.
Sebelumnya pada Senin (27/5), Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat mengabulkan eksepsi atau nota keberatan tim penasihat hukum terdakwa Gazalba dalam sidang putusan sela kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU Gazalba.
"Menyatakan penuntutan dan surat dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima," kata Hakim Ketua Fahzal Hendri di ruang persidangan, Senin siang (27/5).
Bahkan, Majelis Hakim memerintahkan tim JPU KPK untuk segera membebaskan Gazalba dari tahanan.
"Memerintahkan terdakwa Gazalba Saleh dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan," tutur Hakim Fahzal.
Menurut Majelis Hakim, Jaksa yang ditugaskan KPK belum mendapatkan pendelegasian kewenangan penuntutan dari Jaksa Agung RI.
"Jaksa yang ditugaskan di Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal ini Direktur Penuntutan KPK tidak pernah mendapatkan pendelegasian kewenangan penuntutan dari Jaksa Agung RI selaku penuntut umum tertinggi sesuai dengan asas single prosecution system," pungkas Fahzal.
Sebelumnya, Gazalba didakwa menerima gratifikasi dan TPPU mencapai Rp62,9 miliar terkait pengurusan perkara di MA. Dakwaan itu telah dibacakan tim JPU KPK di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Senin (6/5).
Dalam surat dakwaan, terdakwa Gazalba bersama-sama Ahmad Riyad selaku pengacara didakwa telah menerima gratifikasi sebesar Rp650 juta dari Jawahirul Fuad terkait perkara kasasi nomor 3679 K/PID.SUS-LH/2022.
Dari pengurusan perkara kasasi tersebut, terdakwa Gazalba menerima bagian sebesar 18 ribu dolar Singapura atau setara Rp200 juta, sedangkan sisanya sebesar Rp450 juta merupakan bagian yang diterima Ahmad Riyad.
Selain itu pada dakwaan Kedua, pada 2020, terdakwa bersama-sama Neshawaty Arsjad selaku pengacara juga menerima uang sebesar Rp37 miliar. Uang itu terkait penanganan perkara Peninjauan Kembali (PK) atas nama terpidana Jaffar Abdul Gaffar dengan nomor perkara 109 PK/PID.Sus/2020.
Kemudian sejak 2020-2022, terdakwa Gazalba telah menerima gratifikasi sebesar 18 ribu dolar Singapura atau sekitar Rp213 juta dengan kurs Rp11.850 sebagaimana dakwaan kesatu, dan penerimaan lain berupa 1.128.000 dolar Singapura atau sekitar Rp13,36 miliar dengan kurs Rp11.850, 181.100 dolar AS atau sekitar Rp2,9 miliar dengan kurs Rp16.000, serta Rp9.429.600.000. Sehingga, total penerimaan gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh sebesar Rp62,9 miliar.
Sebelumnya dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA, Majelis Hakim MA menolak upaya hukum Kasasi yang diajukan tim JPU KPK atas vonis Gazalba pada Kamis 19 Oktober 2023.
