Berita

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo/Repro

Politik

Menagih Janji Jokowi: Buyback Indosat dan Esemka Apa Kabar?

SENIN, 24 JUNI 2024 | 18:04 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Masih banyak janji politik Presiden Joko Widodo yang belum terealisasi selama menjadi kepala negara dua periode.

"Banyak janji Pak Jokowi tidak ditepati. Yang paling fenomenal adalah buyback Indosat, sampai sekarang ternyata belum bisa," kata Ketua Umum Partai Masyumi, Ahmad Yani, Senin (24/6).

Ahmad Yani lantas memberedel janji-janji politik Presiden Joko Widodo, baik yang diutarakan saat periode pertama bersama Wapres Jusuf Kalla hingga di periode kedua bersama Maruf Amin.


Mulai dari janji Indonesia swasembada pangan, menghentikan impor, perluasan lapangan kerja, hingga menolak utang luar negeri.

"Soal swasembada pangan, hingga kini pemerintah terus-menerus impor. Bahkan sebagai negara yang pantainya luar biasa (luas) garam saja impor. Utang sampai saat ini membumbung tinggi, tembus 8 ribu triliun lebih," kritiknya.

Belum lagi janji Jokowi yang akan membenahi sistem outsourcing dalam dunia kerja. Hingga saat ini, para pekerja semakin sulit mendapat pekerjaan tetap karena sistem kontrak.

"Terus (janji) memperhatikan masalah outsourcing, anti-outsourching, justru dia (Jokowi) membuat UU yang melegalkan outsourching melalui UU Omnibus Law," tegasnya.

Yang tak kalah heboh adalah ambisi Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan produsen mobil dalam negeri, yakni melalui mobil Esemka.

"Ini yang mengantarkan Pak Jokowi (menjadi Presiden), (mobil) Esemka. Soal ini, debat (Capres periode kedua) sempat ditagih. Bahkan Maruf Amin menyatakan sudah lihat pabriknya dan sudah banyak pesanan. Mana?" lanjut aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) ini.

Merujuk sederet janji ini, Ahmad Yani pun menilai Jokowi mustahil bisa merealisasikan di sisa masa jabatan hingga Oktober 2024 tersebut.

"Jujur, menurut saya tidak mungkin dalam 3-4 bulan ke depan dia (Jokowi) bisa menepati. Justru dia harus minta maaf kepada rakyat Indonesia," pungkasnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Gandeng Boulevard Coffee, Bank Syariah Nasional Perkuat Ekosistem Transaksi Masyarakat

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 17:23

15 Tahun Mengaspal, 70 Mitra Driver Dapat Hadiah Umrah dari Gojek

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 16:11

AADI Laporkan Pengalihan Saham Hasil Buyback Lewat Bursa

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 15:12

Kebakaran di Belakang RS PIK, Asap Tebal Membubung

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 15:11

Peradi Profesional Jakarta Dilantik, Harris Arthur: Integritas Adalah Marwah Advokat

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 15:02

Purbaya Girang, Danantara Setor Dividen Rp120 Triliun ke Kas Negara

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 14:56

Chevron Siap Perluas Proyek Minyak di Venezuela

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 14:39

Kuota Internet Tak Boleh Hangus, Operator Wajib Beri Pilihan

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 14:26

Amandemen UUD 1945 Didahului Pemufakatan Jahat

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 14:12

Aktivis Senior Ingatkan Sudah Saatnya Kembali ke UUD 1945 Asli

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 13:39

Selengkapnya