Berita

Politikus Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono/Ist

Politik

Kenaikan Tarif Cukai Berpotensi Picu Maraknya Rokok Ilegal

SENIN, 24 JUNI 2024 | 09:37 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Pemerintah agar bijak dalam menyusun kebijakan, karena tembakau dan kegiatan merokok sudah menjadi bagian kehidupan masyarakat. Sehingga naiknya cukai rokok akan menyebabkan dampak yang sangat luas pada perekonomian wilayah sekitarnya.


"Jika cukai rokok terus dinaikkan maka dampaknya bukan hanya dirasakan oleh perokok itu sendiri tapi juga pada ekosistem yang terhubung dengan perokok," kata politikus Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono (BHS) dalam keterangannya, Senin (24/6).


Pertama yang terkena dampak adalah belanja rumah tangga. Hal ini akan berujung kepada semakin berkurangnya belanja bahan pangan bergizi kebutuhan keluarga tersebut.

"Apakah perokok mengurangi jumlahnya, atau menurun ke rokok yang lebih murah, yang artinya akan memperluas pasar rokok ilegal atau mereka akan tetap membeli rokok yang sama walaupun dengan harga yang lebih mahal, yang berkonsekuensi pada berkurangnya jatah belanja rumah tangga," kata BHS.

Kalau belanja rumah tangga berkurang, maka pengatur belanja rumah tangga atau istri dari pria perokok akan mengurangi keperluan pribadi hingga kebutuhan rumah tangga.

"Jika yang dikurangi adalah belanja bahan pangan, maka besar kemungkinan akan berujung pada berkurangnya bahan nutrisi pada daftar belanja rumah tangga. Artinya, potensi stunting akan meningkat," kata BHS.

Dampak kedua adalah jika cukai naik dan pembeli rokok menurun maka akan mempengaruhi kelompok usaha yang selama ini terhubung dengan para perokok.

Dampak ketiga adalah jaringan industri rokok. Mulai dari pabrik rokok, buruh pabrik, petani tembakau, buruh di perkebunan tembakau, hingga pelaku usaha di sekitar pabrik rokok. Seperti rumah sewa, pedagang makanan di sekitar pabrik, hingga warung kecil yang selama ini memenuhi kebutuhan para buruh pabrik.

"Jika penjualan rokok menurun akibat naiknya harga rokok dan masifnya rokok ilegal, maka tak tertutup kemungkinan akan terjadi kebangkrutan pabrik rokok, yang ujungnya pemutusan hubungan kerja untuk sekitar 6 juta buruh di sektor tersebut," kata BHS.

Belum lagi potensi kehilangan mata pencarian dari para buruh petani rokok, yang jumlahnya sekitar 3 hingga 4 juta orang.

"Artinya, perkebunan tembakau yang tutup, akan mengakibatkan penurunan kesejahteraan di wilayah perkebunan tersebut," kata BHS.


Populer

Pengamat: Kembalikan Citra, Hery Gunardi Pantas Dicopot Jadi Dirut BSI

Sabtu, 22 Juni 2024 | 19:46

Bermain Imbang Tanpa Gol, Laga Prancis Vs Belanda Diwarnai Kontroversi

Sabtu, 22 Juni 2024 | 04:09

Bey Machmudin Ingatkan Warga Jangan Coba-coba Mengakali PPDB

Selasa, 25 Juni 2024 | 03:45

Bey Ingatkan Gen Z Tak Jadikan Lansia Tulang Punggung Keluarga

Kamis, 20 Juni 2024 | 06:00

Bey Machmudin akan Serius Tangani Judi Online di Jabar yang Tembus Rp3,8 T

Rabu, 26 Juni 2024 | 18:20

Bey Perintahkan Pemkot Bandung Pulihkan Sungai Citarum

Kamis, 20 Juni 2024 | 03:00

Wali Kota Semarang Gratiskan Biaya di 41 SMP Swasta

Minggu, 23 Juni 2024 | 00:46

UPDATE

Iran Ancam Bombardir Israel jika Nekat Serang Lebanon

Minggu, 30 Juni 2024 | 16:04

Kominfo Tak Berdaya, Indonesia dalam Bahaya

Minggu, 30 Juni 2024 | 15:54

Banyak Warga Ngeluh ke DPRD DKI soal PPDB

Minggu, 30 Juni 2024 | 15:28

Persis: Daya Rusak Judi Sama dengan Narkoba

Minggu, 30 Juni 2024 | 15:09

Aliran Modal Asing Rp19 T Banjiri Indonesia di Akhir Juni

Minggu, 30 Juni 2024 | 15:06

Acara Desak Anies Dilanjutkan Jelang Pilkada Jakarta

Minggu, 30 Juni 2024 | 14:34

Pemilihan Karang Taruna Jaktim Dituduh Cacat Organisasi, Ini Klarifikasinya

Minggu, 30 Juni 2024 | 14:27

HNW: Sanksi Berat Legislator Terlibat Judol!

Minggu, 30 Juni 2024 | 14:11

Sri Mulyani Kasih Sinyal Tak Jabat Menkeu Era Prabowo

Minggu, 30 Juni 2024 | 14:07

The Secret of Diamond: Muslimah Bersinar Layaknya Berlian

Minggu, 30 Juni 2024 | 14:05

Selengkapnya