Berita

Anggota DPD Nono Sampono/RMOL

Politik

Pencalonan Nono Sampono Jadi Calon Pimpinan DPD Dipertanyakan

SENIN, 24 JUNI 2024 | 06:16 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pengusungan Nono Sampono dalam paket pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) periode 2024-2029 dipertanyakan sejumlah pihak, lantaran kelolosannya di pemilihan legislatif (Pileg) 2024 belum jelas.

Pengamat politik Ade Reza Haryadi menuturkan, deklarasi paket pimpinan DPD 2024-2029 yang berisi AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, Nono Sampono, Elviana, dan Tamsil Linrung belum baku.

Pasalnya, dia mendapati informasi dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) yang menemukan status Nono Sampono, yakni sebagai calon anggota DPD daerah pemilihan (Dapil) Maluku yang tidak lolos karena hanya berada di urutan kelima.


Reza memandang, mencantumkan Nono Sampono dalam paket pimpinan DPD seharusnya tidak dilakukan.

Pasalnya, saat ini masih proses pemungutan suara ulang (PSU) DPD untuk wilayah Sumatera Barat (Sumbar) sebagaimana konsekuensi putusan Mahkamah Konstitusu (MK) Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024.

"Manuver ini dapat memicu kesan tidak menghormati proses demokrasi yang masih berlangsung. Selain itu, formasi paket pimpinan DPD RI yang saat ini diwacanakan potensial menimbulkan polemik mengingat munculnya figur yang justru tidak lolos sebagai anggota DPD RI dalam pemilu 2024," ujar Reza dalam keterangannya, Senin (24/6).

Menurutnya, pembicaraan mengenai postur pimpinan DPD yang baru menunggu momentum setelah ada keputusan final tentang keseluruhan anggota DPD terpilih periode 2024-2029. Sehingga, dia memandang perlu dipertimbangkan pula isu strategis tentang peran DPD ke depan sebagai corong perjuangan daerah.

Sebab sampai akhir periode anggota DPD 2019-2024, Reza menilai peranan wakil rakyat daerah kurang memberikan hasil nyata untuk warga-warga di dapilnya, ditambah posisinya yang tidak sepenting anggota DPR.

Karena itu, lulusan Universitas Indonesia ini meyakini pemilihan pimpinan DPD tidak bisa hanya berkutat pada persoalan figur semata, tetapi juga kekuatan gagasan dan platform politik yang diusungnya.

Bagi Reza, hal itu sesuai kondisi DPD saat ini yang kebanyakan caleg terpilihnya merupakan wajah baru, dan tentu menghadirkan tantangan sekaligus harapan baru.

"Oleh karena itu, jika ada poros politik baru, tentu akan menjadi alternatif yang menarik bagi para anggota DPD yang baru terpilih dan menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa ada proses politik yang dinamis dan demokratis dalam kelembagaan DPD, terutama dalam memilih pimpinan barunya," tandasnya.

Terdapat dua paket pimpinan DPD RI yang telah mendeklarasikan diri ke publik, yakni paket Sultan B Najamudin, Yoris Raweyai dan GKR Hemas; serta paket AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, Nono Sampono, Elviana dan Tamsil Linrung.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

KPK Panggil PNS dan Karyawan Swasta di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:21

Kapolda Riau: Penghargaan Nugraha Sakanti Prestasi Seluruh Personel

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:20

Mahfud MD Ajak Masyarakat Tetap Cintai Polri Seburuk Apa Pun Kinerjanya

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:16

KPK Panggil Sejumlah Pejabat Imigrasi di Kasus Pemerasan Silmy Karim

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:10

KPK Masih Periksa Bupati Kuansing Suhardiman Amby

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:48

Audit Dugaan Penyimpangan Impor Sianida PPI, KPK dan BPKP Didesak Turun Tangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:39

Komisi I DPR Ungkap Alasan Draf RUU KKS Belum Dibuka ke Publik

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:35

Bos Maktour yang Juga Mertua Dito Ariotedjo Dipanggil KPK

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:21

Masih Penyesuaian Sistem, Pajak Olshop di Marketplace Berlaku Mulai 1 Agustus

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:16

Prabowo Layak Dicontoh Bagi Siapa Pun yang Ingin Jadi Presiden

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:01

Selengkapnya