Berita

Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi (tengah)/Ist

Politik

Praktik Oligarki dan Politik Uang Diprediksi Tinggi pada Pilkada 2024

MINGGU, 23 JUNI 2024 | 23:32 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Perhelatan Pilkada 2024 mendatang diprediksi akan marak politik uang dan tingginya oligarki. Maka dari itu, masyarakat diminta untuk waspada dan siap melawan praktik tersebut.

Hal itu disampaikan Ketua Komite I DPD RI yang juga Senator DPD RI Asal Aceh Fachrul Razi saat menjadi narasumber Pusat Kajian Daerah dan Anggaran (Puskadaran) DPD RI, Jumat (21/6/) lalu.

Menurut dia, Aspirasi Masyarakat dan Daerah (Asmasda) menjadi data penting karena sangat riil dan objektif.

“Masyarakat perlu mengetahui data-data di setiap daerah seperti Pilkada serentak yang akan diselenggarakan tahun ini yang berpotensi politik uang sangat tinggi. Oleh karena itu masyarakat harus cerdas dan harus lawan politik uang,” jelas Fachrul Razi dalam keterangannya yang diterima redaksi, Minggu malam (23/6).

Lanjut dia, Pilkada adalah proses elektoral yang secara sosiologis akan melibatkan pihak-pihak yang berkompetisi. Hal itu menyebabkan potensi konflik yang lebih besar.

"Pilkada yang minim integritas akan menyebabkan hasilnya rendah kepercayaan dan legitimasi untuk menyelenggarakan pemerintah daerah,” ungkapnya.

Fachrul Razi juga memaparkan fenomena “Pembajakan” demokrasi di lokal yang memunculkan aktor-aktor baru dalam pentas politik dengan memanfaatkan peluang demokratisasi untuk kepentingan mereka (free riders).

“Kita harus mengkritisi praktik oligarki di pilkada 2024. Praktik oligarki menjadi perhatian kita semua. Indikasinya, kurangnya pendaftar calon Kepala daerah dari unsur perseorangan, pemanfaatan aturan Batasan sumbangan biaya Pilkada, potensi incumbent atau pun keluarganya dalam Pilkada serentak 2024? Adakah netralitas dan peran Pj kepala Daerah dalam Pilkada serentak 2024? Bagaimana dengan Dana Hibah apakah mengarahkan pada salah satu kandidat?” tanya kritis Fachrul.

Dia mengingatkan bahwa Pilkada wajib dilaksanakan berdasarkan asas pemilu yang luber dan jurdil.

"Pilkada harus dilaksanakan secara berintegritas, baik oleh penyelenggara peserta maupun pemilu," ujarnya.
 
Terakhir, sambung Fachrul Razi, perluas peran rakyat daerah melalui pendidikan politik kewargaan (civic education) yang kritis.

“Pelaksanaan setiap tahapan pilkada berdasarkan tahapan pilkada berdasarkan Rule of Law dan penegakan hukum yang tegas dan tidak diskriminatif bagi setiap peserta pemilu sehingga ada kepastian dan ketegasan aturan main serta agar trust publik dapat dipulihkan dan legitimasi pemerintah dapat diperkuat,” pungkasnya.

Populer

Mahfud MD: Jangan Lempar Batu ke Unair, Tapi Sembunyi Tangan

Minggu, 07 Juli 2024 | 10:21

Krakatau Steel Terancam Kolaps, Erick Thohir Dituntut Tanggung Jawab

Minggu, 07 Juli 2024 | 15:56

Diduga Tak Laporkan Rumah Mewah dan Kendaraan ke LHPKN, Radiapoh Sinaga Dilaporkan ke KPK

Jumat, 05 Juli 2024 | 22:35

Otoriter Dilarang Pimpin Perguruan Tinggi

Minggu, 07 Juli 2024 | 12:05

Pejabat PLN Resmi Ditahan KPK

Selasa, 09 Juli 2024 | 18:23

KPK Perlu Selidiki Program KKP Ekspor BBL Berkedok Budidaya

Selasa, 09 Juli 2024 | 18:28

Apindo: Wajar Ada Restrukturisasi TikTok-Tokopedia Pascamerger

Kamis, 04 Juli 2024 | 03:59

UPDATE

Pembalap Rasakan Akselerasi Mantap Pertamax Turbo

Minggu, 14 Juli 2024 | 20:02

Meutya Hafid: Penembakan Trump Jadi Pengingat Perbedaan Pendapat Harus Dihormati

Minggu, 14 Juli 2024 | 19:52

Zulhas: Karena Papua, Dunia Tak Adil terhadap Indonesia

Minggu, 14 Juli 2024 | 19:23

JK sebut Penembakan Trump Peringatan Keras Bagi AS

Minggu, 14 Juli 2024 | 19:11

Amanah Youth Top Models: Jangan Belajar Etika Karena Mau jadi Model

Minggu, 14 Juli 2024 | 19:08

Zulhas Harap Obral HGU 190 Tahun Tarik Minat Investor

Minggu, 14 Juli 2024 | 19:01

Perkokoh Ketahanan Nasional dengan Kemandirian Pangan

Minggu, 14 Juli 2024 | 18:47

Elektabilitas Anwar Hafid Unggul dengan Dukungan Basis Loyalis

Minggu, 14 Juli 2024 | 18:46

Wali Kota Surabaya Tahu Parkir Liar Lewat Media Sosial

Minggu, 14 Juli 2024 | 18:29

HGU IKN Ugal-ugalan, DPR Harus Panggil Jokowi

Minggu, 14 Juli 2024 | 18:00

Selengkapnya