Pilkada Gerbang Nepotisme, Banyak Daerah Dikavling Dinasti

Pemilihan umum (Pemilu) 2024 dinilai terburuk sepanjang perjalanan sejarah reformasi, baik sisi substantif maupun teknis.

Penilaian itu disampaikan Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima), Ray Rangkuti, lewat keterangan resmi, di Jakarta, Minggu (23/6).

Dia pun meyakini keburukan yang terjadi pada proses Pilpres akan terduplikasi pada Pilkada 2024. Dia mencontohkan politisasi Bansos hingga politik uang.

Meski dianggap tak terbukti secara hukum oleh Mahkamah konstitusi (MK) dan Bawaslu, tapi dua aspek itu berpotensi kembali terjadi di Pilkada.

"Sampai kapanpun tidak akan pernah terbukti, karena memang buktinya tak konkret, tak berbentuk fisik," kata Ray.

Sebab tu dia menyayangkan Pemilu dan Pilkada ternyata justru jadi pintu masuk berkembangnya nepotisme dan dinasti politik yang kian merajalela.

Alih-alih mencari pemimpin yang sungguh-sungguh, manuver politik belakangan menunjukkan bahwa ada daerah-daerah tertentu di Pilkada yang sudah dikavling dinasti tertentu.

"Sehingga keluarga tertentu saja yang bakal memerintah di daerah itu secara terus-menerus. Jadi, apakah Pemilu dan Pilkada sekadar untuk melegalisasi nepotisme?" pungkasnya.