Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Kepercayaan Masyarakat Turun, Pengamat: Dirut BSI Layak Dicopot

SABTU, 22 JUNI 2024 | 17:42 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Seiring menurunnya kepercayaan masyarakat, Direktur Utama Bank Syariah Indonesia (BSI) Hery Gunardi sangat layak untuk dievaluasi.

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga mencontohkan kasus teranyar, penarikan dana besar-besaran oleh Muhammadiyah menjadi indikasi kuat menurunnya kepercayaan terhadap BSI.

Padahal kepercayaan menjadi kunci keberhasilan lembaga jasa keuangan seperti BSI.


Sebab, kata Jamiluddin, jika kepercayaan masyarakat itu tidak segera diatasi, maka penarikan dana di BSI akan diikuti nasabah lainnya. Hal ini tentu akan membahayakan keberadaan BSI.

“Karena itu, evaluasi terhadap Dirut BSI perlu segera dilakukan untuk memastikan penyebab merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap BSI. Kalau penyebabnya karena sang Dirut, maka pergantian perlu segera dilakukan,” kata Jamiluddin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (22/6).

Menurut Mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta ini, upaya mencopot Dirut BSI tersebut tidak lain untuk menyelamatkan perbankan. Sebab, BSI masih dibutuhkan masyarakat, khususnya yang beragama Islam.

“Termasuk tentunya upaya benar-benar eksis mewujudkan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES),” pungkasnya.

Pada Kamis (30/5), Muhammadiyah resmi menarik dana persyarikatan yang disimpan di Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan total mencapai Rp13-15 triliun.

Keputusan Muhammadiyah ini tertuang dalam memo Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 320/I.0/A/2024 yang telah ditandatangani oleh Ketua Muhammadiyah yaitu Agung Danarto dan Sekretaris Muhammadiyah yaitu Muhammad Sayuti.

Buntut dari penarikan dana belasan triliun tersebut berdampak signifikan. Pasalnya, Pimpinan Daerah Muhammadiyah atau PDM ramai-ramai mengosongkan saldo mereka di BSI.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya