Berita

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo/Repro

Politik

Utang Era Jokowi Menggunung, Apa yang Mau Dibanggakan?

SABTU, 22 JUNI 2024 | 12:19 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Beban utang negara yang terus bertambah akan menjadi catatan merah Presiden Joko Widodo di akhir kepemimpinannya.

Pengamat politik Citra Institute, Efriza mengurai, utang negara di era Presiden Joko Widodo hingga 30 April 2024 tercatat mencapai Rp8.338,43 triliun. Angka ini jauh lebih besar dibanding era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mencatatkan utang negara Rp2.608,78 triliun di akhir tahun 2014.

Kondisi ini sama saja mengingkari janji Joko Widodo saat awal menjabat sebagai Kepala Negara yang tidak akan menambah utang negara.


"Ini menunjukkan Jokowi tidak sepenuhnya bisa dibanggakan dalam membangun maupun menghadirkan kemajuan bagi negeri ini, karena disertai dengan penumpukan utang," ujar Efriza kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (22/6).

Dia memandang, utang negara di era Jokowi yang naik hingga tiga kali lipat dibanding presiden sebelumnya membuktikan kinerja sebagai nakhoda pemerintahan Republik Indonesia gagal mengelola keuangan.

"Ini tentu membuktikan bahwa Jokowi tidak memiliki kemampuan dalam pengelolaan APBN yang baik," sambung dosen ilmu pemerintahan Universitas Pamulang (Unpam) itu.

"Membengkaknya utang negara ini semakin memperlihatkan Jokowi gagal dalam menepati janjinya untuk mengurangi beban utang negara," tutup Efriza.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

Nilai TKA Siswa SD-SMP Jeblok, Program MBG Dipertanyakan

Senin, 01 Juni 2026 | 02:30

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Blusukan Jokowi Sulit Naikkan Suara PSI, Apalagi Goyang PDIP

Senin, 01 Juni 2026 | 04:00

UPDATE

PBB Dorong Implementasi Segera Prinsip Bisnis Berbasis HAM di Indonesia

Kamis, 04 Juni 2026 | 02:05

Membongkar Praktik Haram MBG

Kamis, 04 Juni 2026 | 02:00

Indonesia Sedang Hadapi Perang Sumber Daya

Kamis, 04 Juni 2026 | 01:34

Berantas Korupsi di BGN jadi Bukti Prabowo Jalankan Amanat Reformasi 98

Kamis, 04 Juni 2026 | 01:28

Warga Tuntut Pengurus P3SRS Apartemen Taman Rasuna Diberhentikan

Kamis, 04 Juni 2026 | 01:07

Pemuda Katolik Dukung Kejagung Bersih-bersih BGN

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:40

Ketua SC Muktamar X PPP Ngaku Borong Kamar Lantai 10 untuk Persidangan

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:17

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Dadan Hindayana Cs Terlalu Berani Korupsi!

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:02

Badko HMI Sultra Laporkan Dua Perusahaan Tambang ke Kejagung

Rabu, 03 Juni 2026 | 23:50

Selengkapnya