Berita

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo/Repro

Politik

Utang Era Jokowi Menggunung, Apa yang Mau Dibanggakan?

SABTU, 22 JUNI 2024 | 12:19 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Beban utang negara yang terus bertambah akan menjadi catatan merah Presiden Joko Widodo di akhir kepemimpinannya.

Pengamat politik Citra Institute, Efriza mengurai, utang negara di era Presiden Joko Widodo hingga 30 April 2024 tercatat mencapai Rp8.338,43 triliun. Angka ini jauh lebih besar dibanding era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mencatatkan utang negara Rp2.608,78 triliun di akhir tahun 2014.

Kondisi ini sama saja mengingkari janji Joko Widodo saat awal menjabat sebagai Kepala Negara yang tidak akan menambah utang negara.


"Ini menunjukkan Jokowi tidak sepenuhnya bisa dibanggakan dalam membangun maupun menghadirkan kemajuan bagi negeri ini, karena disertai dengan penumpukan utang," ujar Efriza kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (22/6).

Dia memandang, utang negara di era Jokowi yang naik hingga tiga kali lipat dibanding presiden sebelumnya membuktikan kinerja sebagai nakhoda pemerintahan Republik Indonesia gagal mengelola keuangan.

"Ini tentu membuktikan bahwa Jokowi tidak memiliki kemampuan dalam pengelolaan APBN yang baik," sambung dosen ilmu pemerintahan Universitas Pamulang (Unpam) itu.

"Membengkaknya utang negara ini semakin memperlihatkan Jokowi gagal dalam menepati janjinya untuk mengurangi beban utang negara," tutup Efriza.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Penyerahan Aset Hasil Kejahatan ke Negara jadi Benchmark Baru Penegakan Hukum

Rabu, 07 Oktober 2026 | 22:12

Polda Kalteng Berjibaku Lakukan Pembasahan di Area Titik Panas

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:59

Mazhab Tebet dan Pokok-pokok Pikiran Ekonomi Heterodoks

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:51

Peringati Hari Tani, PalmCo Dorong Kemandirian KUD Melalui Tata Kelola Sawit Berkelanjutan

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:44

Melihat Sahara dari Denyut Pembangunan

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:27

3.474 Napi Pindah ke Nusakambangan, 115 dari Rutan Depok

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:04

Bos Danantara Ungkap Hilirisasi Dongkrak Ekspor Nikel RI 10 Kali Lipat

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:55

KPK Geledah Dinkes Pemkot Madiun, Sita Dokumen hingga Uang Tunai

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:32

Titiek Soeharto Diminta Turun Gunung Pimpin FKPPI

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:25

RUU Migas dan BUK Migas Harus Menyalakan Kembali Mesin Eksplorasi Indonesia

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:01

Selengkapnya