Berita

Ahli Hukum Tata Negara, Refly Harun/Repro

Politik

Refly Harun Menyayangkan Jika Terjadi Pilkada “Brutal”

JUMAT, 21 JUNI 2024 | 21:52 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemilihan kepala daerah yang akan berlangsung November mendatang, diharapkan menjadi ajang demokrasi yang baik dan bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Ahli hukum tata negara Refly Harun menyayangkan jika pertarungan pemilihan kepala daerah di Pati dan Jawa Tengah antara klan PDIP dan klan Gerindra dilaksanakan secara brutal.

“Mereka adu kekuatan ya, adu pengaruh, adu uang, adu masa. Sayang sekali kan Pilkada kita, menjadi Pilkada yang brutal ya, Pilkada yang menampilkan hal-hal yang tidak patut sesungguhnya, belum apa-apa sudah begitu ya,” ujar Refly dalam akun Youtubenya bertajuk Terima Kasih Bapak Prabowo!!! Kades-Kades ke Hotel Merdeka Sudah Disiapkan Semuanya, dikutip Jumat malam (21/6).


Refly meminta agar tidak terjadi simpang siur di tengah masyarakat terkait adanya money politics yang diduga disebar ke seluruh kepala daerah maupun kepala desa di Jawa Tengah, harus ada klarifikasi mengenai hal tersebut.

Pasalnya, muncul video amatir yang mempertontonkan adanya upacara kepala desa di sebuah lapangan yang dianggap akan memenangkan tokoh tertentu.

“Kita tidak tahu siapa yang menggerakkan, apakah yang menggerakkan nama yang disebut (Sufmi Dasco, Sadewo dan M. Lutfi), ataukah yang menggerakkan langsung pimpinan pusat, we don't know exactly, perlu klarifikasi tapi yang jelas ini bukan tindakan yang benar,” katanya,

Jika yang menggerakkan adalah oknum tertentu, kata Refly, maka harus diberikan sanksi tegas agar Pilkada berjalan bersih dan baik.

"Let say, kemudian dihaluskan bahwa itu nggak benar itu kerja oknum, oknumnya siapa harus diproses yang mencatut nama harus diproses, lalu kepala desa harus diberikan sanksi yang hadir kan begitu,” katanya.

"Ini pakai upacara misalnya dah ini ternyata gambar dan suaranya tidak benar misalnya Lets say tidak benar maka perlu juga diverifikasi,” tutupnya.



Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya