Berita

Ahli Hukum Tata Negara, Refly Harun/Repro

Politik

Refly Harun Menyayangkan Jika Terjadi Pilkada “Brutal”

JUMAT, 21 JUNI 2024 | 21:52 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemilihan kepala daerah yang akan berlangsung November mendatang, diharapkan menjadi ajang demokrasi yang baik dan bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Ahli hukum tata negara Refly Harun menyayangkan jika pertarungan pemilihan kepala daerah di Pati dan Jawa Tengah antara klan PDIP dan klan Gerindra dilaksanakan secara brutal.

“Mereka adu kekuatan ya, adu pengaruh, adu uang, adu masa. Sayang sekali kan Pilkada kita, menjadi Pilkada yang brutal ya, Pilkada yang menampilkan hal-hal yang tidak patut sesungguhnya, belum apa-apa sudah begitu ya,” ujar Refly dalam akun Youtubenya bertajuk Terima Kasih Bapak Prabowo!!! Kades-Kades ke Hotel Merdeka Sudah Disiapkan Semuanya, dikutip Jumat malam (21/6).


Refly meminta agar tidak terjadi simpang siur di tengah masyarakat terkait adanya money politics yang diduga disebar ke seluruh kepala daerah maupun kepala desa di Jawa Tengah, harus ada klarifikasi mengenai hal tersebut.

Pasalnya, muncul video amatir yang mempertontonkan adanya upacara kepala desa di sebuah lapangan yang dianggap akan memenangkan tokoh tertentu.

“Kita tidak tahu siapa yang menggerakkan, apakah yang menggerakkan nama yang disebut (Sufmi Dasco, Sadewo dan M. Lutfi), ataukah yang menggerakkan langsung pimpinan pusat, we don't know exactly, perlu klarifikasi tapi yang jelas ini bukan tindakan yang benar,” katanya,

Jika yang menggerakkan adalah oknum tertentu, kata Refly, maka harus diberikan sanksi tegas agar Pilkada berjalan bersih dan baik.

"Let say, kemudian dihaluskan bahwa itu nggak benar itu kerja oknum, oknumnya siapa harus diproses yang mencatut nama harus diproses, lalu kepala desa harus diberikan sanksi yang hadir kan begitu,” katanya.

"Ini pakai upacara misalnya dah ini ternyata gambar dan suaranya tidak benar misalnya Lets say tidak benar maka perlu juga diverifikasi,” tutupnya.



Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

UPDATE

OTT Tak Berarti Apa-apa Jika KPK Tak Bernyali Usut Jokowi

Minggu, 08 Februari 2026 | 06:17

Efektivitas Kredit Usaha Rakyat

Minggu, 08 Februari 2026 | 06:00

Jokowi Tak Pernah Berniat Mengabdi untuk Bangsa dan Negara

Minggu, 08 Februari 2026 | 05:51

Integrasi Transportasi Dikebut Menuju Jakarta Bebas Macet

Minggu, 08 Februari 2026 | 05:25

Lebih Dekat pada Dugaan Palsu daripada Asli

Minggu, 08 Februari 2026 | 05:18

PSI Diperkirakan Bertahan Jadi Partai Gurem

Minggu, 08 Februari 2026 | 05:10

Dari Wakil Tuhan ke Tikus Got Gorong-gorong

Minggu, 08 Februari 2026 | 04:24

Pertemuan Kapolri dan Presiden Tak Bahas Reshuffle

Minggu, 08 Februari 2026 | 04:21

Amien Rais Tantang Prabowo Copot Kapolri Listyo

Minggu, 08 Februari 2026 | 04:10

PDIP Rawat Warisan Ideologis Fatmawati

Minggu, 08 Februari 2026 | 04:07

Selengkapnya