Berita

Ahli Hukum Tata Negara, Refly Harun/Repro

Politik

Kepala Desa “Diamankan” ke Hotel Merdeka untuk Menangkan Kepala Daerah di Jateng?

JUMAT, 21 JUNI 2024 | 20:56 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Masa jabatan kepala daerah selama 8 tahun dianggap jadi keberkahan dan kado istimewa untuk kemenangan Gubernur dan Bupati di Jawa Tengah.

Hal itu disampaikan ahli hukum tata negara Refly Harun dalam akun Youtubenya bertajuk Terima Kasih Bapak Prabowo!!! Kades-Kades ke Hotel Merdeka Sudah Disiapkan Semuanya, dikutip Jumat malam (21/6).

Menurutnya, RUU Desa yang telah disahkan DPR RI beberapa waktu lalu yang menaikkan masa jabatan kepala desa dari 6 hingga 8 tahun merupakan hal yang luar biasa dalam pandangannya.


"Jadi mereka menjabat satu periode 8 tahun dan ini seperti berkah atau seperti hadiah kemenangan Pilpres tiba-tiba kepala desa se-Pati itu mengucapkan terima kasih kepada Prabowo Subianto kemudian Sufmi Dasco Ahmad dan Sadewo atau Sudewo anggota DPR dari Partai Gerindra,” kata Refly Harun.

Refly menegaskan ia tidak mengetahui secara pasti siapa yang menggerakan para kepala desa untuk memilih kelompok atau tokoh tertentu dalam kontestasi Pemilu 2024.

Namun, dia menyayangkan munculnya video penggerakan kepala daerah itu merupakan kegagalan pemerintah dalam memerangi dan memberantas budaya KKN.

"Kita tidak tahu siapa yang menggerakkan. Tapi yang jelas ini, kalau Prabowo Subianto serius memberantas korupsi yang begini-begini tidak boleh ada. Jadi, sederhana kan, kalau kita mau melihat keseriusan the seriousness of combatting corruption, seperti inilah jelas jelas korupsi jelas jelas kolusi karena kepala desa tidak boleh,” ucapnya.

Lantas, Refly Harun menyinggung soal kepala desa yang digiring ke Hotel Merdeka dan mempertanyakan apakah ada" transaksi” politik di sana atau tidak.

“Salah satu yang menggelitik dan yang menarik itu adalah, ada apa di Hotel Merdeka? Ya setelah ini ke Hotel Merdeka segala sesuatunya sudah disiapkan di sana it is including money ya kan itu juga masalah,” ucapnya.

Ia menyayangkan jika di Hotel Merdeka itu terjadi transaksi money politic agar kepala desa maupun kepala daerah memilih tokoh tertentu dalam gelaran Pemilu 2024.

"Kita tidak tahu apa yang dipersiapkan, kalau yang dipersiapkan uang itu berarti sudah suap namanya. Oh itu ya cuma uang sekedar uang jalan dan tidak bisa kalau kita mau menegakkan good governance dan clean government,” tutupnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya