Berita

Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin/Istimewa

Politik

Pj Gubernur Jabar Akan Anulir Kelulusan Kalau Ada Kecurangan dalam PPDB 2024

JUMAT, 21 JUNI 2024 | 16:25 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, menegaskan komitmennya untuk mewujudkan PPDB Jabar 2024 yang bersih dan transparan. Ia siap membatalkan kelulusan peserta didik kalau ditemukan data yang tidak wajar.

"Walaupun PPDB sudah diumumkan, saya masih minta ke Plh Disdik untuk yang melanggar aturan dianulir," tegas Bey di Gedung Sate, dikutip Kantor Berita RMOLJabar, Jumat (21/6).

Bey memerintahkan Plh Disdik Jabar untuk segera menindaklanjuti kalau ditemukan indikasi kecurangan. Hal ini merespons kekhawatiran masyarakat terkait potensi manipulasi data dalam proses seleksi.


"Ada salah satu sekolah di Jawa Barat yang dilakukan kembali sidang pleno. Hal dilakukan guna memastikan data calon siswa terutama perihal data domisili," jelas Bey.

Menanggapi permintaan audit dari lembaga independen, Bey menyatakan keyakinannya pada peran lembaga yang sudah ada, seperti Ombudsman, BPKP, dan inspektorat.

"Kalau ada bukti, kenapa enggak. Ombudsman ikut mengawasi sebetulnya. Di internal ada BPKP ada inspektur. Jadi percaya, kami akan berikan yang terbaik," tegasnya.

Bey meminta masyarakat untuk proaktif melaporkan jika menemukan indikasi kecurangan.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Rakyat Ingin Hukum yang Keras terhadap Pelaku Korupsi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 02:19

Sumber APBN Berpeluang dari Harta Rampasan Koruptor

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:57

Gaduh Desil DTSEN, Bonnie Triyana: Buka Mekanisme Sanggah

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:21

Aset Daerah Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:03

Ribuan Pengunjung Padati Hari Pertama Danantara Housing Expo

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:52

Leonardi Divonis 2,5 Tahun Penjara Meski Tak Terbukti Terima Uang

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:22

Kecurigaan Netizen Benar, Habis Karhutla, Muncullah Sawit

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:01

Pelindo-BNN Edukasi Pelajar di Empat Kota soal Bahaya Narkoba

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:31

Pos Polisi di Kolong Flyover Slipi Dibakar Massa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:10

UU Perampasan Aset Beri Kepastian Hukum Berantas Korupsi

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:00

Selengkapnya