Berita

Dialog aliansi mahasiswa dan masyarakat Purwakarta bersama perwakilan Dewan Pakar Partai Golkar/Ist

Politik

Tak Ingin Citra Tercoreng, Aliansi Mahasiswa Purwakarta Temui Dewan Etik Partai Golkar

RABU, 19 JUNI 2024 | 19:25 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Ratusan massa yang mengatasnamakan aliansi mahasiswa dan masyarakat Purwakarta menggeruduk kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu siang (19/6).

Kedatangan mereka untuk menuntut Dewan Etik DPP untuk mengambil tindakan tegas kepada dua kadernya, yakni Anggota DPRD Purwakarta berinisial DRP yang diduga melakukan tindakan asusila, dan mantan Bupati Purwakarta ARM yang diduga terlibat gratifikasi.

Koordinator Aksi Ahmad Abqori Hisan mengatakan, tuntutan itu sebagai pencegahan agar citra Partai Golkar tidak tercoreng di Purwakarta. Di mana seorang pejabat seharusnya menjadi teladan dan membawa kesejahteraan untuk rakyat yang dipimpinnya.


"Kami dari aliansi mahasiswa dan masyarakat Purwakarta menuntut kepada DPP Partai Golkar agar segera memecat mereka. Pemecatan ini sangat rasional untuk menyelamatkan integritas bangsa, khususnya rakyat Purwakarta," kata Ahmad Abqori.

Selain itu, mereka juga menuntut sidang etik DPP Golkar terhadap mantan Bupati Purwakarta ARM karena dugaan kasus gratifikasi yang saat ini masih dalam proses pemeriksaan oleh Kejaksaan Negeri Purwakarta.

"Kami masyarakat Purwakarta menghendaki pemimpin yang berintegritas, jujur dan bersih dari perilaku koruptif," tegasnya.

Kedatangan ratusan massa ini akhirnya ditemui oleh perwakilan Dewan Etik DPP Partai Golkar, Muchtar AP dan Firman Wijaya.

Dalam sambutannya, Muchtar AP menyatakan bahwa kasus dugaan perselingkuhan yang dilakukan DRP sudah masuk dalam persidangan di Dewan Etik DPP Partai Golkar.

"Kami Dewan Etik sudah melakukan tindakan cepat atas kasus ini. Di mana mulai hari ini kami akan menyidangkan dengan memanggil pihak keluarga," pungkasnya.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Pramono Klaim 96 Persen Warga Ingin CFD Rasuna Said Berlanjut

Minggu, 07 Juni 2026 | 10:20

Garuda Institute Minta BGN Utamakan Kualitas daripada Kuantitas

Minggu, 07 Juni 2026 | 10:12

Balas Serangan AS, Iran Gempur Pangkalan Bahrain dan Kuwait

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:58

Ditjenpas Benahi Overkapasitas dan Tingkatkan Keamanan Lapas

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:54

Paus Leo XIV Sebut Perang AS-Iran Tidak Adil

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:11

Bukan Sekadar Ganti Pejabat, Reshuffle Kabinet Harus Pulihkan Ekonomi

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:00

Bupati Pati Sudewo Ditahan di Rutan Semarang Jelang Sidang Dua Perkara

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:56

Suhud Alynudin Akan Dilantik Jadi Ketua DPRD DKI Senin Besok

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:27

Koperasi Didorong Masuk Ekosistem Industri Gula

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:02

Gus Salam Serap Aspirasi Nahdliyin Sulsel Jelang Muktamar NU

Minggu, 07 Juni 2026 | 07:52

Selengkapnya