Berita

Ilustrasi Foto/Net

Politik

Produk Impor Merajalela

PKS: Jangan Sampai Bangsa Kita Jadi Bangsa Pasar

RABU, 19 JUNI 2024 | 16:47 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Produk impor telah merajai pasar Indonesia. Akibatnya, produk dalam negeri tersisih dan tak sedikit yang gulung tikar akibat gempuran produk impor.

Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak menuturkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.8/2024 justru memberi angin segar terhadap produk impor yang leluasa masuk ke pasar Indonesia.

"Ini memang tantangan kita, yang namanya pemerintah istilahnya, harus ada keberpihakan kepada masyarakatnya, bagaimana mereka itu bisa memproduksi barang-barang yang secara kualitas tidak kalah bersaing, secara harga berkompetisi, sehingga tetap eksis," ucap Amin Ak di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (19/6).


Menurutnya, pemerintah perlu memberikan fasilitas yang memadai kepada produk dalam negeri agar mampu bersaing dengan produk impor.

Seperti yang dilakukan pemerintah China terhadap produk lokal yang akan melakukan ekspor diberi insentif bahkan difasilitasi berbagai hal.

"Berlaku juga dengan pelaku-pelaku UMKM kita, dengan digitalisasinya, dan fasilitasnya dari pemerintah. Masalahnya,  kenapa pemerintah tidak melakukan hal yang sama? Gitu lho," tegasnya.

Dengan adanya berbagai fasilitas dari pemerintah tersebut, maka masyarakat kita akan memiliki daya saing di pasar internasional dan tidak hanya menjadi konsumen untuk pasar impor.

"Sehingga rakyat kita bisa hidup minimal di negerinya sendiri lah kita enggak usah bicara ekspor tapi kita bisa produksi barang jasa di dalam negeri dan luar biasa kita. Jangan sampai bangsa kita jadi bangsa pasar, rakyat kita jadi rakyat pasar dari produk-produk impor," tutupnya.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Pramono Klaim 96 Persen Warga Ingin CFD Rasuna Said Berlanjut

Minggu, 07 Juni 2026 | 10:20

Garuda Institute Minta BGN Utamakan Kualitas daripada Kuantitas

Minggu, 07 Juni 2026 | 10:12

Balas Serangan AS, Iran Gempur Pangkalan Bahrain dan Kuwait

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:58

Ditjenpas Benahi Overkapasitas dan Tingkatkan Keamanan Lapas

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:54

Paus Leo XIV Sebut Perang AS-Iran Tidak Adil

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:11

Bukan Sekadar Ganti Pejabat, Reshuffle Kabinet Harus Pulihkan Ekonomi

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:00

Bupati Pati Sudewo Ditahan di Rutan Semarang Jelang Sidang Dua Perkara

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:56

Suhud Alynudin Akan Dilantik Jadi Ketua DPRD DKI Senin Besok

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:27

Koperasi Didorong Masuk Ekosistem Industri Gula

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:02

Gus Salam Serap Aspirasi Nahdliyin Sulsel Jelang Muktamar NU

Minggu, 07 Juni 2026 | 07:52

Selengkapnya