Berita

Ilustrasi Foto/Net

Bisnis

DPD Apresiasi Daya Tahan Rupiah Dibanding Mata Uang Negara Lain

RABU, 19 JUNI 2024 | 13:01 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Pendekatan kebijakan ekonomi dan politik Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menjaga daya tahan mata uang rupiah dan stabilitas politik nasional mendapat apresiasi.

Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mengakui peringkat daya saing Indonesia naik ke posisi 27 dunia dari sebelumnya 34, berdasarkan riset IMD World Competitiveness Ranking (WCR) 2024. Penilaian tersebut diukur melalui variabel pelemahan mata uang dan ketidakstabilan politik, serta kebijakan pemerintah.

"Kita patut bersyukur pergerakan rupiah sejauh ini masih cukup stabil pada level terjaga, apabila dibandingkan dengan mata uang negara lain. Hal ini tentu berkat pendekatan kebijakan ekonomi Pemerintah dan kerjasama semua elemen bangsa dalam menjaga stabilitas politik pasca pemilu," ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Rabu (19/06).


Mantan ketua HIPMI Bengkulu itu mengatakan ke depan pihaknya akan selalu mendukung dan siap bekerja sama dengan pemerintah dalam proses legislasi maupun anggaran pemerintah, sejauh untuk kepentingan masyarakat dan bangsa. Yang paling penting dalam masa transisi kepemimpinan nasional saat ini, semua elemen bangsa dapat menjaga kondusifitas politik.

"Legacy peningkatan daya saing yang diwariskan oleh presiden Jokowi ini patut kita pertahankan atau bahkan ditingkatkan oleh pemerintah selanjutnya. Bagaimanapun capaian positif ini sangat mempengaruhi keputusan pelaku pasar modal untuk berinvestasi di Indonesia," ungkap senator yang diketahui sedang mencalonkan diri sebagai ketua DPD RI itu.

Lebih lanjut, mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu berharap pemerintahan presiden terpilih Prabowo ekspansi belanja infrastruktur di bidang pendidikan dan kesehatan hingga lingkungan. Termasuk yang tidak kalah pentingnya adalah meningkatkan daya saing Indonesia di bidang inovasi sains dan teknologi.

"Harapan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dari pemerintahan baru nanti membutuhkan dukungan politik yang seimbang dari semua pihak terkait. Kami tentu bersedia untuk berkolaborasi dengan  pemerintah baik pusat maupun daerah untuk memastikan legacy atau capaian positif presiden Jokowi dapat dilanjutkan," tutupnya.

Dari hasil riset IMD World Competitiveness Center (WCC) Indonesia dan Malaysia bertukar posisi. Malaysia jatuh dari posisi 27 ke 34. Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia berada di posisi tiga besar setelah Singapura dan Thailand.

Secara keseluruhan, peringkat Indonesia bersinggungan dengan Inggris (28) dan melampaui daya saing Jepang (38) dan India (39). Daya saing Inggris anjlok setelah Brexit dan baru membaik tahun ini.

Peringkat daya saing Indonesia didongkrak lebih tinggi pada efisiensi bisnis (14), efisiensi pemerintah (23) dan performa ekonomi (24).

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya