Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

SMESCO Indonesia Khawatir PHK Massal Tokopedia jadi Pintu Masuk Pekerja Asing

SELASA, 18 JUNI 2024 | 15:20 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Direktur Utama Smesco, Wientor Rah Mada, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap pemecatan massal yang dialami ratusan karyawan Tokopedia.

Lembaga yang fokus membantu akses pasar bagi pelaku UMKM itu menyoroti potensi masuknya pekerja asing ke Indonesia setelah  platform eCommerce dalam negeri itu diakuisisi oleh raksasa teknologi asal China, Bytedance-Tiktok.

Dalam pernyataannya, Wientor menyatakan bahwa kekhawatiran tersebut sangat mungkin terjadi, mengingat pengambilalihan Tokopedia oleh Bytedance senilai 1,5 miliar dolar AS (sekitar Rp24 triliun).


Menurutnya, pemecatan 450 karyawan lokal itu sendiri telah menunjukkan bahwa Tokopedia tidak memprioritaskan hal-hal lokal. Wientor juga mempertanyakan komitmen direksi baru Goto terhadap sumber daya lokal Indonesia, termasuk UMKM dan karyawan.

“Saya termasuk yang sangat khawatir (masuknya pekerja asing). Sebagai platform digital, pekerjaan bisa dilakukan secara remote dari Tiongkok, tidak perlu secara fisik ada di Indonesia. Tetapi tetap saja ini berarti terjadi pengalihan pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh SDM Indonesia menjadi SDM luar,” kata Wientor dalam pernyataannya pada Selasa (18/6).

Menurutnya, ia sejak lama telah mengkritisi akuisisi Tokopedia oleh Bytedance, karena ia percaya hal tersebut akan memiliki dampak luas.

“Biar bagaimanapun juga, ketika pihak asing menguasai 75.01 saham di Tokopedia, mereka bisa berbuat apa saja, termasuk semua yang ditanyakan di atas. PHK massal karyawan lokal ini bisa saja hanya awalnya.” ujar Wientor.

Dalam kasus Tiktok Shop yang kini berubah nama menjadi Shop Tokopedia, Wientor mengungkapkan bahwa slogan keberpihakan terhadap UMKM hanya sebatas slogan.

Pasalnya, Smesco yang berada di bawah Kementerian Koperasi dan UMKM menemukan masih banyak produk asing di platform tersebut.

“Saya melihat, setelah akuisisi belum ada tindakan konkret dari Shop Tokopedia yang berpihak kepada UMKM. Bahkan kampanye Beli Lokal yang dilakukan, masih banyak yang produknya tidak 100 persen lokal,” kata dia.

Wientor pun menegaskan bahwa pemecatan massal ini akan memiliki dampak jangka panjang yang merugikan Indonesia.

“Secara jangka panjang, ini akan merugikan kita, karena SDM kita tidak terpakai oleh perusahaan internasional sebesar TikTok. Mereka cari makan di Indonesia, tetapi SDM lokal yang seharusnya dikembangkan, malah dipecat. Sangat tidak bisa diterima,” pungkasnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

KPK Panggil Pejabat Perum Bulog di Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:27

DPR Terima Masukan Buruh untuk RUU Ketenagakerjaan, FSP BUMN Bersatu Ikut Hadir

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:22

GOTO Bantah Didepak MSCI karena Kinerja, Sebut Keputusan Bersifat Teknis

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:17

Bos Narkoba Kampung Bahari Ditangkap Saat Penggerebekan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:11

KPK Periksa Ketua DPD PAN Jakut Bebizie Sri Mulyati di Kasus Rita Widyasari

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:05

Penangguhan Bansos Pelaku Judol Harus Beri Efek Jera

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:33

Calon Hakim Agung Hari Sih Advianto Tawarkan Desain Baru Hukum Pajak

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:28

Pemberdayaan Perempuan Lewat MBG Perkuat Kesejahteraan Keluarga

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:24

Ini Alasan MSCI Depak GOTO dari Indeks

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:20

Bantah Kejar Pajak Kontrakan, Purbaya: Nggak Ada Perintah Itu

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:17

Selengkapnya