Berita

Proses pemeriksaan hewan kurban di Kota Bandung/Istimewa

Nusantara

Ribuan Hewan di Kota Bandung Tak Layak Kurban

SELASA, 18 JUNI 2024 | 12:59 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bandung menyatakan ada ribuan hewan baik sapi maupun domba atau kambing yang tidak layak jadi hewan kurban. Mayoritas alasannya adalah umur yang belum memenuhi persyaratan penyembelihan.

Berdasarkan catatan DKPP Kota Bandung hingga 16 Juni 2024, sebanyak 15.904 ekor hewan kurban di 308 lokasi tempat penjualan telah menjalani pemeriksaan. Terdiri dari 3.358 sapi, 12.406 domba, 139 kambing, dan 1 kerbau.

"Untuk status sehat dan layak 11.938 ekor. Sementara yang tidak layak karena belum cukup umur sebanyak 3.976 ekor," kata Kepala DKPP Kota Bandung, Gin Gin Ginanjar, diwartakan Kantor Berita RMOLJabar, Selasa (18/6).


Gin Gin mengungkapkan, pada 2023 pemeriksaan mencapai 15.691 ekor. Sedangkan tahun ini mencapai 15.904 ekor.

"Ada kenaikan pemeriksaan dibandingkan total tahun 2023," beber Gin Gin.

Kendati demikian, Gin Gin memastikan, selama 14 hari pemeriksaan hewan kurban di Kota Bandung tidak ada yang terkena penyakit.

Tim Antemortem itu beranggotakan unsur dinas terkait, perhimpunan hewan, dokter hewan hingga perguruan tinggi. Dengan 183 personel Antemortem, pelaksanaan pemeriksaan hewan kurban berjalan lancar.

"Setelah hampir 14 hari selama pemeriksaan ini, kondisi yang diperiksa relatif aman. Tidak ditemukan PMK (Penyakit Mulut dan Kuku) hingga penyakit Antraks," tandas Gin Gin.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya