Berita

Kontingan Garuda MONUSCO Kongo Tahun 2023/Ist

Politik

Utang ke Liga Arab Dibayar Kontingen Garuda TNI

SENIN, 17 JUNI 2024 | 23:03 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Utang diplomasi Indonesia kepada Liga Arab di awal kemerdekaan dibayar dengan mengirimkan Kontingen Garuda (Konga) pertama sebagai Pasukan Pemelihara Perdamaian Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di Mesir.  

Liga Arab merupakan yang pertama menetapkan resolusi pengakuan kemerdekaan Indonesia di dunia.

“Jadi awal mula Indonesia membentuk Kontingen Garuda menjadi Pasukan PBB tidak bisa dilepaskan dari utang diplomasi Indonesia kepada Liga Arab. Di situlah TNI memainkan peran penting dalam diplomasi militer,” kata
pengamat politik dan militer Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting dalam keterangannya, Senin (17/7).

Menurutnya, pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat penuh dari Liga Arab merupakan suatu pengakuan de jure menurut hukum internasional.

Bahkan di tengah ancaman tentara Belanda, utusan Liga Arab menemui Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta di Yogyakarta.

Indonesia, lanjut Ginting, kemudian membuat perwakilan pertamanya di Mesir merangkap sebagai misi diplomatik tetap untuk seluruh negara-negara Liga Arab.  

Para diplomat negara-negara Arab gigih mendukung Indonesia di forum Majelis Umum PBB dan Dewan Keamanan PBB membahas sengketa Indonesia-Belanda. Sebagai penjajah Belanda banyak didukung negara-negara Eropa.

Diungkapkan, sebagai tanda terima kasih kepada Liga Arab, Presiden Soekarno mengunjungi Mesir dan Arab Saudi.

Ketika Majelis Umum PBB memutuskan pasukan Inggris, Prancis dan Israel harus mundur dari dari wilayah Mesir, Indonesia mendukung keputusan PBB dengan mengirim untuk pertama kalinya Konga sebagai Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB ke Mesir.

“Kontingen Garuda I berkekuatan lebih dari 500 prajurit TNI dikirim pada awal 1957 ke Mesir.  Itulah  sejarah awal Indonesia mengirimkan Pasukan pemeliharaan Perdamaian PBB,” ungkap Ginting, dosen tetap Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas.


Dijelaskan Ginting, setelah pengiriman Konga I, Indonesia tidak pernah absen mengirimkan pasukan perdamaian PBB di Timur Tengah sejak 1973 hingga 1979.

Oleh karena itulah dapat dipahami kini Indonesia juga kembali mempersiapkan pasukan pemelihara perdamaian untuk berangkat ke Timur Tengah di Gaza, Palestina, sambil menunggu mandat dari PBB.

TNI akan mengirimkan satu brigade komposit atau gabungan yang terdiri dari Batalyon Zeni, Batalyon Kesehatan, Batalyon Perbekalan, dan Batalyon Pendukung Keamanan. Termasuk menyiapkan kapal perang untuk korban kemanusiaan akibat agresi militer Israel di Palestina.

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi kedamaian, seperti tertuang dalam pembukaan UUD NRI 1945 alinea pertama: sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dikemukakan, alinea pertama pembukaan UUD 1945 menekankan kemerdekaan hak inheren (melekat) dari setiap bangsa, termasuk Indonesia. Sebagai negara berdaulat, Indonesia secara tegas menolak penjajahan dan mendorong upaya bersama untuk mengakhiri konflik di seluruh dunia.

“Penjajahan bertentangan dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan. Agresi militer Israel di Palestina merupakan bentuk penjajahan. TNI berkomitmen terhadap perdamaian dunia dengan membentuk pasukan PBB,” pungkas Ginting.

Populer

Fenomena Seragam Militer di Ormas

Minggu, 16 Februari 2025 | 04:50

Asian Paints Hengkang dari Indonesia dengan Kerugian Rp158 Miliar

Sabtu, 15 Februari 2025 | 09:54

Bos Sinarmas Indra Widjaja Mangkir

Kamis, 13 Februari 2025 | 07:44

Temuan Gemah: Pengembang PIK 2 Beli Tanah Warga Jauh di Atas NJOP

Jumat, 14 Februari 2025 | 21:40

PT Lumbung Kencana Sakti Diduga Tunggangi Demo Warga Kapuk Muara

Selasa, 18 Februari 2025 | 03:39

Pengiriman 13 Tabung Raksasa dari Semarang ke Banjarnegara Bikin Heboh Pengendara

Senin, 17 Februari 2025 | 06:32

Dugaan Tunggangi Aksi Warga Kapuk Muara, Mabes Polri Diminta Periksa PT Lumbung Kencana Sakti

Selasa, 18 Februari 2025 | 17:59

UPDATE

KPK Ngeles Soal Periksa Keluarga Jokowi

Jumat, 21 Februari 2025 | 19:34

Indonesia Tak Boleh Terus Gelap!

Jumat, 21 Februari 2025 | 19:33

Kepada Ketua DPRD, Tagana Kota Bogor Sampaikan Kebutuhan Ambulans

Jumat, 21 Februari 2025 | 19:20

Kepala Daerah yang Tak Ikut Retret Perlu Dikenakan Sanksi

Jumat, 21 Februari 2025 | 19:19

DPP Golkar Didesak Batalkan SK Pengangkatan Ketua DPRD Binjai

Jumat, 21 Februari 2025 | 19:15

Tantangan Anak Muda Bukan Hanya Cita-cita, Tetapi Ancaman Penyalahgunaan Narkoba

Jumat, 21 Februari 2025 | 19:02

Bareskrim Ungkap Jaringan Judol Internasional Beromzet Ratusan Miliar

Jumat, 21 Februari 2025 | 18:54

HIPMI Yakin Kaltara Bisa Maju di Bawah Kepemimpinan Zainal-Ingkong

Jumat, 21 Februari 2025 | 18:49

Nusron Pecat 6 Pegawai Pertanahan Bekasi

Jumat, 21 Februari 2025 | 18:44

GAK LPT Desak Presiden Terbitkan Perppu Cabut UU KPK

Jumat, 21 Februari 2025 | 18:32

Selengkapnya