Pakar Ekonomi, Faisal Basri/repro
Pemerintah diminta untuk mengekang diri dari membangun infrastruktur yang kurang bermanfaat bagi rakyat lantaran beban anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN) bakal terseok tahun depan.
Melihat APBN semakin berat menopang fiskal, terlebih ada 800 triliun yang harus dibayar pemerintah 2025 ini.
Oleh sebab itu, pakar ekonomi Faisal Basri mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam mengeluarkan dana negara untuk infrastruktur yang kurang bermanfaat bagi rakyat seperti pembangunan IKN.
"Perlu ada pengekangan diri dulu, self restrain. Kita harus membangun dengan fondasi yang lebih baik dahulukan kepentingan rakyat," kata Faisal Basri dikutip dalam akun Youtube Novel Baswedan, Senin (17/6).
Faisal mengatakan persoalan mendasar ekonomi di Indonesia cukup kompleks dan pemerintah maupun masyaramat tidak bisa berbuat banyak untuk menopang ekonomi nasional.
"Kalau fiskal kita lemah, kita membawa perekonomian akan berbahaya. Maksudnya kalau pemerintah itu, utang, utang, utang, utang terus, sementara kemampuan kita membayar utangnya lemah, karena penerimaan pajaknya tidak proporsional dengan pengeluaran, itu maka fiskal kita mulai rapuh," urainya.
Ia memprediksi jika pemerintah tetap menghamburkan uang negara kepada infrastruktur yang tidak penting, maka 2026 krisis akan meledak.
"2026 akan menciptakan instabilitas, merembet ke sektor moneter, dan kalau berlangsung cukup lama misalnya, barangkali maksimal kalau kita tidak ada perubahan, ini 2026 bisa meledak harusnya kita tidak menunggu SOS dulu," katanya.
Faisal menilai, sampai saat ini belum ada upaya pemerintah untuk melakukan perbaikan dalam mengelola keuangan negara dan dikhawatirkan akan terjadi krisis besar-besaran dalam waktu dua tahun ke depan.
"Ini saya lihat sampai sekarang belum ada dan kalau ini berlanjut pemerintahan baru yaitu daya tubuh ekonomi tidak akan mampu untuk menopang sehingga kemungkinan besar tidak serta-merta krisis itu menimbulkan potensi krisis paling lama 2026," demikian Faisal Basri.
