Berita

Natalius Pigai/RMOL

Politik

Polemik Jabatan Komisaris

Pigai Berang BUMN Dituding Tidak Bisa Naik Kelas

MINGGU, 16 JUNI 2024 | 18:41 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Bagi-bagi jabatan komisaris BUMN terus menuai kritik dari banyak kalangan. Banyak para komisaris BUMN yang baru itu juga aktif di Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Sehingga, pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori terlihat pesimis dengan kemajuan BUMN. Menurutnya, jabatan komisaris itu bukan diisi oleh orang-orang yang tepat.

Aktivis HAM asal Papua sekaligus simpatisan Prabowo, Natalius Pigai pun angkat bicara soal bagi-bagi jabatan komisaris tersebut. Menurut dia, tidak pantas fenomena bagi-bagi komisaris itu dikaitkan ke Prabowo.


Kewenangan Presiden Jokowi, tidak pantas dikaitkan dengan Prabowo, apalagi underestimate BUMN itu penilaian yang keliru,” kata Pigai dalam akun media X pribadinya, dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (16/6).

Lanjut dia, orang yang dipilih untuk menempati jabatan komisaris itu merupakan orang-orang dengan kualitas baik.

Kebetulan mereka di TKN & kualitas juga bagus-bagus. Komisaris itu artinya tidak menjadi Menteri & semua orang punya peluang jadi Menteri ke depan & tidak semua dari TKN,” tandas Pigai.

Sejumlah nama yang menduduki posisi strategis di BUMN tersebut di antaranya yakni, Prabu Revolusi yang kini menjabat sebagai Komisaris Independen PT Kilang Pertamina Internasional.

Kemudian Siti Zahra Aghnia, yang diberi jabatan Komisaris Independen PT Pertamina Patra Niaga. Siti Zahra merupakan istri dari Muhammad Arief Rosyid Hasan, Komandan Tim Kampanye Nasional Pemilih Muda (TKN Fanta) Prabowo-Gibran.

Belakangan sejumlah nama baru juga muncul mengisi posisi komisaris BUMN. Mereka yakni, dua anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Fuad Bawazier dan Simon Aloysius Mantiri. Fuad diberi jabatan Komisaris MIND ID, sedangkan Simon sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya