Berita

Presiden terpilih Prabowo Subianto/Istimewa

Politik

Prabowo Tak Berencana Naikkan Rasio Utang RI jadi 50 Persen PDB

MINGGU, 16 JUNI 2024 | 01:26 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto, tidak punya rencana untuk meningkatkan rasio utang negara hingga 50 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Hal ini disampaikan Anggota tim Gugus Tugas bidang Keuangan Prabowo-Gibran, Thomas Djiwandono,  kepada Reuters yang dikutip Sabtu (15/6)

“Kami sama sekali tidak membicarakan target utang terhadap PDB. Ini bukan rencana kebijakan yang resmi,” jelas Thomas.


Pernyataan ini sekaligus menyangkal laporan Bloomberg terkait rumor tersebut dan telah merugikan mata uang negara dan pasar obligasi Indonesia.

Di mana rupiah turun sebesar 0,9 persen dan imbal hasil obligasi melonjak pada Jumat kemarin (14/6).

Lebih lanjut Thomas mengatakan, Prabowo belum menetapkan target tingkat utang apapun dan akan mematuhi batasan hukum yang berlaku mengenai metrik fiskal.

Pada Mei lalu, Prabowo yang akan menjabat presiden pada Oktober nanti menyebut Indonesia harus “lebih berani” untuk mendanai program pembangunan dan mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen untuk menjadi negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Meski ia juga berulang kali berjanji untuk mematuhi batasan defisit anggaran.

“Penting untuk dicatat, itulah sebabnya Prabowo dan tim formalnya berbicara tentang kehati-hatian fiskal, karena hal itu sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut," ucap Thomas.

Ia pun memastikan bahwa dalam penjajakan antara tim Gugus Tugas Prabowo dan tim Menteri Keuangan Sri Mulyani berfokus pada peningkatan pendapatan negara, meninjau belanja negara dan memberikan ruang anggaran untuk program-program yang penting.

Program itu seperti menyediakan makanan bergizi gratis untuk anak-anak, dalam batas hukum keuangan publik. Sehingga defisit anggaran pada 2025 akan tetap di bawah 3 persen dari PDB.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Trump Singkirkan Opsi Senjata Nuklir di Perang Iran

Jumat, 24 April 2026 | 16:14

Pengamat Bongkar Motif Ekonomi di Balik Serangan Trump ke Iran

Jumat, 24 April 2026 | 15:44

BPKH Pastikan Nilai Manfaat Dana Haji Kembali ke Jemaah

Jumat, 24 April 2026 | 15:38

40 Kloter Berangkat di Hari Keempat Operasional Haji, Satu Jemaah Wafat

Jumat, 24 April 2026 | 15:31

AHY Pastikan Sekolah Rakyat hingga Tol Jogja-Solo Berjalan Optimal

Jumat, 24 April 2026 | 15:24

Bahlil Harusnya Malu, Tugas Menteri ESDM Dikerjakan Presiden

Jumat, 24 April 2026 | 15:13

Iran Bebaskan Tarif Hormuz untuk Rusia dan Sejumlah Negara

Jumat, 24 April 2026 | 14:46

KPK Periksa Saksi Terkait Rp8,4 Miliar yang Disebut Khalid Basalamah

Jumat, 24 April 2026 | 14:43

Anak Buah Zulhas Sangkal KPK: Jabatan Ketum Tak Bisa Diintervensi

Jumat, 24 April 2026 | 14:17

Dorong Kartini Melek Digital, bank bjb Genjot UMKM Naik Kelas

Jumat, 24 April 2026 | 14:16

Selengkapnya