Berita

Presiden terpilih Prabowo Subianto/Istimewa

Politik

Prabowo Tak Berencana Naikkan Rasio Utang RI jadi 50 Persen PDB

MINGGU, 16 JUNI 2024 | 01:26 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto, tidak punya rencana untuk meningkatkan rasio utang negara hingga 50 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Hal ini disampaikan Anggota tim Gugus Tugas bidang Keuangan Prabowo-Gibran, Thomas Djiwandono,  kepada Reuters yang dikutip Sabtu (15/6)

“Kami sama sekali tidak membicarakan target utang terhadap PDB. Ini bukan rencana kebijakan yang resmi,” jelas Thomas.


Pernyataan ini sekaligus menyangkal laporan Bloomberg terkait rumor tersebut dan telah merugikan mata uang negara dan pasar obligasi Indonesia.

Di mana rupiah turun sebesar 0,9 persen dan imbal hasil obligasi melonjak pada Jumat kemarin (14/6).

Lebih lanjut Thomas mengatakan, Prabowo belum menetapkan target tingkat utang apapun dan akan mematuhi batasan hukum yang berlaku mengenai metrik fiskal.

Pada Mei lalu, Prabowo yang akan menjabat presiden pada Oktober nanti menyebut Indonesia harus “lebih berani” untuk mendanai program pembangunan dan mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen untuk menjadi negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Meski ia juga berulang kali berjanji untuk mematuhi batasan defisit anggaran.

“Penting untuk dicatat, itulah sebabnya Prabowo dan tim formalnya berbicara tentang kehati-hatian fiskal, karena hal itu sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut," ucap Thomas.

Ia pun memastikan bahwa dalam penjajakan antara tim Gugus Tugas Prabowo dan tim Menteri Keuangan Sri Mulyani berfokus pada peningkatan pendapatan negara, meninjau belanja negara dan memberikan ruang anggaran untuk program-program yang penting.

Program itu seperti menyediakan makanan bergizi gratis untuk anak-anak, dalam batas hukum keuangan publik. Sehingga defisit anggaran pada 2025 akan tetap di bawah 3 persen dari PDB.

Populer

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Jangkau Jutaan Rakyat, Pelaksanaan Program Prabowo Harus Terus Dijaga

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:18

PT Timah Amankan Fasilitas Kredit Rp4 Triliun dari Bank Mandiri

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:10

Kadin Dukung Opsi Bahlil Setop Ekspor Gas ke Negara Tetangga

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:00

Natalius Pigai: HAM Terus Lahir dalam Relasi Sosial di Desa dan Kampung

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:45

Api Gunung Lawu Belum Padam, 500 Hektare Lahan Terbakar

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:39

OJK Salurkan Kredit Rp53 Triliun ke 2.100 Penerima dalam 3 Bulan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:29

Kabut Asap Makin Mengkhawatirkan, 333 Ribu Warga Terserang ISPA

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:08

Pengamat: Aksi Korporasi Haji Isam Akuisisi Saham BYAN Sejalan Konstitusi

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:04

KPK Dalami Keterlibatan Pejabat Kementerian PU dalam Kasus BBPJN Sumut

Kamis, 22 Oktober 2026 | 20:47

Semangat Sinergi untuk Keadilan Warnai Rangkaian Hari Bakti ke-2 Kemenko Kumham Imipas

Kamis, 22 Oktober 2026 | 20:41

Selengkapnya