Pengamat: Isu Ketua DPR Diambil Gerindra Bisa Memantik Konflik Koalisi Prabowo-Gibran

Isu kursi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bakal diambil Partai Gerindra pada periode 2024-2029 bisa menimbulkan konflik di koalisi Prabowo-Gibran.

Direktur Eksekutif Sentral Politika, Subiran Paridamos memandang, isu yang menyebut Ketua DPR RI 2024-2029 bakal dijabat Sufmi Dasco Ahmad bisa menyinggung Partai Golkar.

Sebab Golkar merupakan partai politik dengan perolehan suara terbanyak di koalisi Prabowo-Gibran. Sementara Gerindra berada di bawah Golkar dalam Pileg 2024.

"Isu ini akan mempetakonflikkan antara Golkar dan Gerindra di internal koalisi. Sebab meskipun Prabowo adalah presiden, tetapi partai dengan mayoritas kursi di DPR RI dari koalisi Prabowo-Gibran adalah Golkar, bukan Gerindra," ujar Subiran kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (15/6).

Jika merujuk mekanisme penentuan Ketua DPR melalui revisi UU 17/2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), maka Gerindra tidak berhak mengisi posisi Ketua DPR RI.

"Artinya jikapun UU MD3 direvisi, seharusnya yang menduduki kursi ketua DPR adalah Golkar, bukan Gerindra," sambungnya.

Di samping itu, sosok yang kerap disapa Biran itu juga menduga isu Dasco menjadi Ketua DPR akan memperkeruh hubungan Gerindra dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai parpol pemenang Pemilu 2024.

"Selanjutnya isu ini juga akan menjadi peta konflik awal antara Gerindra dan PDIP, antara partai pemerintahan dengan partai oposisi," tutup Biran.