DPR: Masalah Utama IKN Bukan Siapa Pejabatnya, tapi Dasar Kebijakan

Masalah utama megaproyek pembangunan Ibukota Nusantara (IKN) bukan soal siapa yang menjabat sebagai pimpinan, melainkan dasar kebijakan pembangunan IKN itu sendiri.

Pada faktanya, IKN kini sulit menarik minat investor. Hal ini karena dasar kebijakan sudah keliru sejak awal.

“Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan sejumlah temuan pada megaproyek tersebut, di antaranya belum memadainya persiapan pembangunan infrastruktur IKN karena belum diterbitkannya hak pengelolaan lahan (HPL) seluas 2.0856 hektare,” kata Anggota Komisi V DPR Fraksi PKS, Suryadi Jaya Purnama, Sabtu (15/6).

Saat ini IKN berada di bawah komando Plt Kepala OIKN yang juga Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono dan wakil Kepala OIKN, Raja Juli Antoni. Namun belum lama ditunjuk, keduanya terjadi beda pendapat soal keperluan Perpres untuk penyelesaian dengan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Plus atau PDSK Plus.

Dengan banyaknya permasalahan tersebut, Kepala OIKN akan makin sulit memenuhi ekspektasi pemerintah membidik investasi yang tinggi.

"Buktinya investasi yang masuk ke IKN baru Rp47,5 triliun sejak 2023 hingga Januari 2024, sedangkan targetnya adalah Rp100 triliun hingga akhir tahun ini. Itu pun investasi yang masuk berupa KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha)," jelasnya.

Sejauh ini, kata Suryadi, pemerintah masih mengandalkan investor nasional untuk pembangunan IKN. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia juga menyebut, hingga kini belum ada investor asing yang masuk.

“Investasi IKN tidak dapat meningkat karena karakteristiknya infrastruktur publik, sementara publiknya belum ada," tandasnya.