Berita

Bobby Adhityo Rizaldi (kedua kiri) di Kawasan Ampera, Jakarta Selatan, pada Jumat (14/6)/RMOL

Politik

Polemik RUU Penyiaran

Komisi I DPR Bantah Ada Pelarangan Jurnalistik Investigasi

JUMAT, 14 JUNI 2024 | 18:56 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Anggota Komisi I DPR RI, Bobby Adhityo Rizaldi memberikan klarifikasi terkait isu larangan jurnalistik investigasi dalam RUU Penyiaran.

Klarifikasi itu disampaikan Bobby dalam diskusi publik yang diprakarsai Ikatan Wartawan Hukum (IWAKUM) bertajuk “Menakar Urgensi RUU Penyiaran” di Kawasan Ampera, Jakarta Selatan, pada Jumat (14/6).

Menurut Bobby, banyak yang salah menginterpretasikan redaksional dalam RUU tersebut.

“Bahwa tidak ada boleh dilakukan jurnalistik investigasi, bahwa jurnalistik investigasi itu dilarang, bukan. Maksudnya kita itu jurnalistik investigasi eksklusif,” ujar Bobby.

Bobby lantas menegaskan bahwa pengaturan eksklusivitas ini berkaitan dengan konsep publisher rights. Pihaknya menginginkan pers baik di daerah maupun nasional, memiliki hak siar atau publisher rights yang dilindungi.

Ini agar produksi berita menjadi lebih variatif dan menguntungkan media pertama yang mempublikasikan berita.

“Bagus toh ini publisher rights,” jelasnya.

Pengaturan ini, lanjut Bobby, khusus untuk platform digital.

Jurnalistik investigasi eksklusif perlu diatur agar tidak semua media penyiaran bisa sembarangan membeli hak siar untuk konten sensitif seperti kasus hukum atau terorisme.

Oleh karena itu, politikus Partai Golkar ini menegaskan bahwa pengaturan ini bukan berarti membungkam kebebasan pers.

“Jadi, sekali lagi yang mungkin diperbaiki itu adalah konteks eksklusivitasnya bukan masalah tidak boleh dalam melakukan pembebasan, sama sekali tidak,” pungkasnya.

Turut hadir narasumber lain dalam diskusi tersebut Praktisi Hukum Deolipa Yumara; Advokat Konstitusi, Viktor Santoso Tandiasa, hingga Komisioner KI Pusat Handoko Handoko Agung Saputro.

Populer

Mahfud MD: Jangan Lempar Batu ke Unair, Tapi Sembunyi Tangan

Minggu, 07 Juli 2024 | 10:21

Krakatau Steel Terancam Kolaps, Erick Thohir Dituntut Tanggung Jawab

Minggu, 07 Juli 2024 | 15:56

Diduga Tak Laporkan Rumah Mewah dan Kendaraan ke LHPKN, Radiapoh Sinaga Dilaporkan ke KPK

Jumat, 05 Juli 2024 | 22:35

Otoriter Dilarang Pimpin Perguruan Tinggi

Minggu, 07 Juli 2024 | 12:05

Pejabat PLN Resmi Ditahan KPK

Selasa, 09 Juli 2024 | 18:23

Komite IV DPD Ingin Peran Daerah Difasilitasi dalam RUU RPJPN 2025-2045

Selasa, 02 Juli 2024 | 10:44

KPK Perlu Selidiki Program KKP Ekspor BBL Berkedok Budidaya

Selasa, 09 Juli 2024 | 18:28

UPDATE

DPR Minta Bahlil Yakinkan Investor Asing untuk Dongkrak Ekonomi

Sabtu, 13 Juli 2024 | 03:33

Marinir Assault Support Bersama US Marines

Sabtu, 13 Juli 2024 | 03:19

Bagikan Saham BUMN ke Rakyat

Sabtu, 13 Juli 2024 | 02:59

Kewenangan Penyadapan dalam RUU Polri Makin Mengancam Demokrasi

Sabtu, 13 Juli 2024 | 02:41

Sindikat Judol Kamboja

Sabtu, 13 Juli 2024 | 02:19

Kapal PC 60 M Buatan Anak Bangsa Siap Jaga Perairan Indonesia

Sabtu, 13 Juli 2024 | 01:56

Pembahasan RUU TNI dan Polri Harus Disetop Sementara, Ini Alasannya

Sabtu, 13 Juli 2024 | 01:31

Pegawai KPK Dilarang Judol Hingga Pinjam Uang di Pinjol Ilegal

Sabtu, 13 Juli 2024 | 01:05

Himapsi UP 45 Racik Resep Kesehatan Mental di Era Digital

Sabtu, 13 Juli 2024 | 00:51

Kaesang Rayu Golkar Usung RK di Pilgub Jakarta

Sabtu, 13 Juli 2024 | 00:33

Selengkapnya