Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (tengah), mantan Menko Polhukam Mahfud MD (kiri) dan Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat (kanan) di Sekolah PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (14/6)/RMOL
PDIP akan merumuskan ulang kurikulum hukum dalam suatu focus group discussion (FGD). Hal itu berangkat dari kualitas hukum di Indonesia yang cukup memprihatinkan.
Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto saat membuka Sekolah Hukum yang diikuti oleh seluruh calon anggota terpilih DPR RI dan DPRD tingkat provinsi, kabupaten, hingga kota yang dilaksanakan di Sekolah PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (14/6).
Dalam diskusi itu, Hasto menerangkan berbagai persoalan ketika hukum menjadi alat kekuasaan, maka seluruh tiga pilar partai wajib memahami aspek-aspek politik hukum dari konsepsi negara paripurna.
Selain itu, para kader PDIP diminta untuk memahami hukum acara, pidana, dan perdata, agar bisa memperjuangkan hukum yang berkeadilan di dalam rangka supremasi hukum.
Hasto menyampaikan nantinya tata kelembagaan, etika, dan moralnya nanti akan disampaikan oleh pemateri advokat senior Prof. Gayus Lumbuun.
"Kemudian, bagaimana mekanisme-mekanisme hukum, termasuk pra-peradilan, semua akan diajarkan, sehingga selama satu bulan penuh ini, setiap Jumat, akan menjadi hari untuk mempelajari seluruh aspek tentang hukum yang berkeadilan," kata Hasto.
Kemudian, dia mengingatkan para kader banteng pidato politik Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDIP bahwa sebenarnya, semua gagasan para pendidik bangsa, tentang Indonesia merdeka, Itu sangat luar biasa, bahkan tidak ada duanya.
"Ibu Mega menyebutkan tentang suatu negara paripurna, spiritnya yang menyala, melalui kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dan kata Ibu Mega, spirit inilah yang mengandung tekad kuat, untuk berani meletakkan nasib bangsa, dan tanah air, di tangan kita sendiri," tegasnya.
Dengan demikian, lanjut Hasto mengutip pidato Megawati, gambaran negara yang paripurna ini, kesemuanya sudah sangat lengkap, utuh, komprehensif, dan visioner. Hasto menambahkan hal itu yang mendasari politik hukum.
"Karena partai ini, kita tidak pernah berhenti, di dalam berjuang, tidak pernah berhenti di dalam pergerakan. Siapa yang mandek dalam pergerakan, maka Indonesia bisa ambles,” jelas Hasto.
“Karena itulah, kita harus berjuang benar-benar. Besok kita akan melakukan FGD, sudah direncanakan satu bulan yang lalu, untuk memperbaiki kurikulum Sekolah Partai kita," tutupnya.
