Berita

Anggota KPU Idham Holik/RMOL

Politik

Putusan MK Soal Pileg 2024 Siap Dijalankan KPU

JUMAT, 14 JUNI 2024 | 10:36 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024, siap ditindaklanjuti Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama jajarannya di puluhan wilayah.

Anggota KPU Idham Holik menjelaskan, bentuk keseriusan jajarannya menindaklanjuti putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif 2024 adalah mengkoordinasikan kesiapan KPU-KPU Daerah.

"KPU Republik Indonesia mengadakan rapat koordinasi persiapan pelaksanaan tindak lanjut amar putusan MK atas PHPU Legislatif. Ada 6 putusan yang dikabulkan sepenuhnya, dan ada 38 putusan yang dikabulkan Sebagian (total 44)," ujar Idham kepada wartawan, Jumat (14/6).


Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU tersebut mengungkapkan, rapat koordinasi dengan jajaran KPU-KPU Daerah dilaksanakan mulai tadi malam.

Di momen itu, dibahas mengenai beberapa hal yang harus dipersiapkan untuk melaksanakan tindak lanjut putusan MK terhadap total 44 perkara PHPU Legislatif 2024.

"Kami pastikan tindak lanjut putusan tersebut itu sesuai dengan amar putusan MK dan juga asas dan prinsip serta aturan penyelenggaraan pemilu," demikian Idham menambahkan.

Putusan PHPU Pileg 2024 yang dikeluarkan MK meliputi Pemungutan Suara Ulang, Penghitungan Suara Ulang, hingga penyandingan suara, baik untuk Pileg DPR RI, DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota, hingga DPD RI.

KPU juga tengah mempersiapkan anggaran untuk badan ad hoc yang akan bertugas serta logistik pemilu yang diperlukan untuk PSU.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Istri Wali Kota Madiun Dicecar KPK soal Dugaan Aset Hasil Korupsi

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:22

Giant Sea Wall Pantura Dirancang Lindungi Jutaan Warga dan Jadi Mesin Ekonomi Baru

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:17

Pengamat: Pencoretan Saham Unggulan RI dari MSCI Jadi Tekanan Psikologis Pasar

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:14

Harga Minyak Dunia Terus Merangkak Naik

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:05

Dana PIP 2026 Belum Cair? Begini Cara Mudah Cek Status Pakai NIK dan NISN

Rabu, 13 Mei 2026 | 10:04

IHSG Ambles 1,59 Persen, Asing Catat Net Sell Rp49,28 Triliun Usai Pengumuman MSCI

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:47

Komisi VIII DPR: Predator Seksual di Ponpes Pati harus Dihukum Seberat-beratnya!

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:43

Singapura Ingin Hidupkan Sijori Lagi Bersama RI dan Malaysia

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:35

Anak Buah Zulhas Dicecar KPK soal Pengaturan Proyek dan Fee Bupati Rejang Lebong

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:33

MUI GPT Bisa Jadi Terobosan Pelayanan Umat Berbasis AI

Rabu, 13 Mei 2026 | 09:32

Selengkapnya